Padahal, menurutnya, ada isu-isu lain yang belum tersentuh secara maksimal, seperti isu perempuan dan pemberdayaan nonfisik.

“Memang infrastruktur diperlukan, saya sepakat. Tapi ada hal yang lain, soal penyadaran hak dan kewajiban, perlindungan, soal kesehatan. Isu-isu perempuan juga belum tersentuh,” katanya.

Selain substansi program, Buyung juga menyinggung persoalan administrasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Probebaya, terutama terkait laporan keuangan di tingkat RT, mengingat ada 1.975 RT di Samarinda.

Kondisi itu, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran.

"Soal administrasi laporan keuangan masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Probebaya selama ini," kata Buyung.

Ia mengingatkan, calon kepala daerah selanjutnya yang berminat melanjutkan program tersebut pada masa kepemimpinannya, tidak cukup hanya menyatakan “lanjut” sebagai embel-embel politik untuk menarik dukungan warga Kota Tepian, tetapi harus memberikan evaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

"Ke depan nanti siapapun yang melanjutkan, jangan  mengutip 'Probebaya tahap 2'," jelasnya.

Buyung menilai, ruang partisipasi publik untuk mengawasi jalannya Probebaya selama ini belum benar-benar dibuka. Ia khawatir jika pengawasan dan partisipasi tidak diperkuat, Probebaya berpotensi menjadi temuan atau bahkan disalahartikan warga.

“Jangan sampai Probebaya ini jadi salah tanggapan warga atau jadi temuan. Ini bisa jadi alat atau mesin politik. Memang Probebaya ini program politik juga sebetulnya,” ucapnya.