ARUSBAWAH.CO -  Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal dugaan transaksi honorarium mencurigakan senilai Rp9,5 miliar.

Kejati menyatakan perkara yang tengah ditangani telah memasuki tahap penyidikan.

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Korps Adhyaksa pada Senin (6/7/2026) itu sempat memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir publik dihebohkan dengan bocornya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang mengungkap adanya transaksi pembayaran honorarium tidak lazim senilai Rp9,5 miliar di lingkungan Disdikbud Kukar.

Banyak pihak kemudian menduga penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan auditor negara itu.

Namun, dugaan tersebut langsung dibantah oleh Kejati Kaltim.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, menegaskan penyidikan yang saat ini berjalan tidak memiliki hubungan dengan temuan honorarium Rp9,5 miliar yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

"Tidak ada hubungannya," kata Danang saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/7/2026).

Penegasan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang sejak penyidik menggeledah kantor Disdikbud Kukar.

Penggeledahan Jadi Tanda Perkara Sudah Masuk Tahap Penyidikan

Meski membantah adanya keterkaitan dengan temuan BPK, Danang memastikan perkara yang sedang ditangani penyidik kini sudah berada pada tahapan yang lebih serius.

Menurut dia, tindakan penggeledahan tidak mungkin dilakukan apabila sebuah perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

"Kalo sudah geledah, berarti sudah penyidikan," ujarnya.