“Stimulan itu sifatnya bantuan, bukan pembiayaan penuh. Besarannya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan melalui Bagian Kesra, bukan oleh Disdikbud,” jelasnya.

Lonjakan Penerima Picu Penyesuaian Nominal

Ia mengungkapkan, polemik bermula dari lonjakan jumlah penerima beasiswa yang signifikan.

Pada 2023 jumlah penerima tercatat 436 orang, meningkat menjadi 487 orang pada 2024, dan melonjak tajam menjadi 679 orang pada 2025.

“Dengan jumlah penerima yang melonjak sementara anggaran terbatas, pemerintah harus mengambil kebijakan. Kami memilih pemerataan agar semua mahasiswa yang memenuhi syarat tetap menerima,” tegas Samson.

Konsekuensinya, nilai bantuan per orang menyesuaikan jumlah penerima.

Disdikbud Bantah Isu Pemotongan dan Penyalahgunaan Dana

Menanggapi tudingan di media sosial, Disdikbud Mahulu memastikan seluruh proses penyaluran beasiswa dilakukan secara sistemik dan transparan.

“Dana disalurkan langsung dari Rekening Kas Daerah ke bank, lalu ke rekening masing-masing penerima. Tidak ada cash on hand dan semuanya bisa ditelusuri,” ujarnya.

Samson juga membantah isu pemotongan pajak maupun penyalahgunaan dana beasiswa.

“Tidak ada pemotongan pajak. Yang ada hanya biaya administrasi bank sekitar Rp6.500, itu pun hanya bagi penerima yang tidak menggunakan rekening Bank Kaltimtara. Itu kebijakan bank, bukan dari kami,” tegasnya.