Dalam hal itu, SMAN 10 Samarinda merupakan salah satu sekolah berasrama yang ada di Kaltim.

“Sekolah Berasrama tidak bisa melaksanakan penerimaan jalur asrama sekaligus jalur SPMB,” tambahnya.

Selain itu, Kepala ORI Kaltim, Mulyadin, menyatakan pihaknya saat ini membuka posko pengaduan SPMB bagi masyarakat yang mengalami atau mencurigai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. 

"Kami berkomitmen menindaklanjuti semua laporan yang masuk dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi," tegasnya.

Setiap tahun, ORI melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses SPMB, mulai dari tahap pra, pelaksanaan, hingga pasca.

Pada pengawasan nasional 2024, ditemukan sejumlah kelemahan serius, termasuk tidak adanya pemetaan zonasi, keluarga miskin, dan disabilitas.

Pada tahap pelaksanaan, Ombudsman mencatat belum meratanya ketersediaan sekolah dan masih adanya favoritisme di satuan pendidikan. 

Jalur seleksi juga belum berjalan optimal, khususnya zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. 

Temuan lapangan menunjukkan masih adanya manipulasi nilai rapor, penggunaan sertifikat prestasi palsu, hingga seleksi tidak resmi yang membuka celah masuknya 'siswa titipan'.