ARUSBAWAH.CO - Pemindahan SMA Negeri 10 Samarinda ke lokasi baru di Gedung A Yayasan Kampus Melati, Samarinda Seberang menuai perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalimantan Timur. 

Kebijakan itu dinilai berpotensi melanggar prinsip dasar pemerataan akses pendidikan dan mengganggu kelancaran proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan dilaksanakan pada awal juli 2025.

“Kami menerima dua pengaduan, terkait keluhan terhadap proses pemindahan SMAN 10 ke Samarinda Seberang berdampak terhadap pelaksanaan SPMB yang sedang berlangsung di sekolah dimaksud," kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan ORI Kaltim, Dwi Farisa Putra Wibowo dalam keterangannya yang diterima wartawan Arusbawah.co, Jumat (13/6/2025). 

Menurutnya, pemindahan lokasi itu bisa menimbulkan kebingungan bagi peserta didik dan orang tua siswa, terutama yang sudah mendaftar atau berencana mendaftar di gedung lama di Jalan Wahid Hasyim, Samarinda Ulu.

Ombudsman menilai, pemindahan sekolah itu tidak sesuai dengan aturan SPMB yaitu mendekatkan peserta didik dengan sarana pendidikan berdasarkan sistem zonasi. 

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur perlu memastikan hak peserta didik dan orang tua SPMB 2025 yang mendaftar di Gedung B SMA 10 N Samarinda tidak terabaikan,” tegas Dwi.

Pemindahan SMAN 10 Samarinda ke lokasi semula itu juga dinilai menimbulkan persoalan hukum. 

Ombudsman mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim bahwa payung hukum sekolah berasrama sebagaimana Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur belum diterbitkan.

Ditambahkan pula, sebagaimana Pasal 7 huruf e Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang SPMB menyebutkan sekolah berasarama dikecualikan dalam pelaksanaan SPMB.