Purwadi Nilai Pemda Tak Mengerti Persoalan Dasar Pariwisata

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai dengan adanya anggaran influencer Rp 1,7 Miliar itu, ia merasa bahwa Pemda sampai saat ini masih belum memahami persoalan dasar pada sektor pariwisata Kaltim. 

Menurutnya, pengenalan wisata yang dilakukan influencer bukanlah hal yang sangat dibutuhkan di sektor pariwisata Kaltim.

Ada hal lain yang sebenarnya butuh campur tangan lebih dari pemerintah, dari pada sekedar influencer. 

"Problem dasar itu infrastruktur dalam arti luas. Jangkauan jalan daratnya jelek, dan mungkin parah. Lalu, listrik, air, internet, money changer. Saya pernah bertemu turis mereka mengeluhkan kesulitan untuk menukarkan uang ke rupiah," ucapnya. 

Selain itu, Purwadi yang juga pernah melakukan kajian-kajian soal ekonomi pariwisata itu, menceritakan kisah yang pernah ia dengar langsung dari lapangan. Soal bagaimana meskipun Kaltim punya "emas" dalam sektor pariwisata, tetapi tak mampu menjualnya ke sektor internasional. 

"Ada cerita dari Mahulu. Tahu tidak kenapa Mahulu dicoret jadi tuan rumah arum jeram internasional. Bukan karena di sana itu tak memiliki arum jeram kelas dunia, tetapi pada saat dilakukan pengecekan, ternyata pihak penyelenggara tak bisa mendapatkan akses rumah sakit yang cepat, infrastuktur-infrastuktur dasar, yang membuatnya gagal terpilih. Sampai menangis pihak di sana (Mahulu) karena gagal terpilih. Masalahnya ini kelasnya internasional" katanya. 

Dari sana, ia anggap bahwa penggunaan influencer itu, hanyalah sebatas make up pemanis, yang tak menyentuh persoalan dasar yang benar-benar dibutuhkan untuk sektor ekonomi pariwisata bisa bangkit. 

"Saya pernah sampaikan, bahwa misalkan Kaltim itu punya warung produk bagus semua, tetapi kalau akses menuju produk itu sulit, ya akan sulit pula terjual. Di Jawa, kalau kita turun dari bandara Jogja misalnya, akses ke tempat wisata sangat-sangat mudah. Bisa pakai kereta. Bayangkan kalau misalnya di Samarinda, mau ke Berau, harus naik travel dulu, bayarnya berapa lagi," katanya. 

Hal lain yang juga ia nilai perlu dapatkan penjelasan adalah soal blue print rencana Dinas Pariwisata soal bagaimana penggunaan influencer ini. 

"Itu harus ada. Berapa sih target peningkatan wisatawan asing atau wisatawan dalam negeri yang masuk usai adanya influencer ini. Itu mereka harus punya," katanya. 

Di akhir, Purwadi pun setuju, jika Pemprov hanya melakukan polesan pada pengenalan melalui influencer, selama tidak menyasar tepat pada inti masalah, yakni fasilitas dasar sektor pariwisata, PAD dari sektor itu akan sulit bertambah. 

'Coba tanya berapa PAD pariwisata itu, Pasti kecil itu," pungkasnya. 

Belum Ada Jawaban dari Dinas Pariwisata Kaltim

Terakhir, hingga berita ini ditulis, wartawan Arusbawah.co telah berupaya menghubungi langsung Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi serta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pariwisata untuk meminta penjelasan terkait teknis pelaksanaan program pembiayaan jasa publikasi influencer tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan resmi.

Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi P-RKPD 2025 yang diperoleh redaksi dan hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

Setiap informasi tambahan atau klarifikasi dari Dinas Pariwisata Kaltim akan dimuat pada pemberitaan berikutnya apabila telah diterima redaksi.

(wan)