ARUSBAWAH.CO -  Ramai dan viralnya pemberitaan di media sosial soal anggaran mencuci pakaian Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, senilai Rp450 juta, memicu reaksi dari Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Biro Umum Setda Provinsi Kaltim memberikan klarifikasi atas isu yang dinilai menyesatkan persepsi publik.

Klarifikasi itu digelar di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026), dengan mengundang awak media. 

Kepada wartawan, Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengatakan anggaran Rp450 juta bukan hanya untuk mencuci pakaian pribadi Gubernur Rudy Mas’ud, melainkan bagian dari belanja operasional rumah jabatan gubernur.

Sumber Anggaran dan Kekeliruan Deskripsi

Astri menjelaskan, angka Rp450 juta itu memang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang disusun pada akhir tahun 2025. 

Namun, ia mengakui terjadi kekeliruan dalam penulisan deskripsi anggaran di RUP yang kemudian memicu kesalahpahaman publik.

“Kalau kita tarik data dari RUP, memang tertulis belanja laundry pakaian kepala daerah. Itu karena staf kami mengambil salah satu deskripsi dari rincian anggaran. Padahal cakupannya lebih luas,” ujarnya.

Ia merinci, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan laundry di lingkungan rumah jabatan gubernur Rudy Mas’ud. 

Mulai dari karpet, gorden, bed cover, sprei, hingga perlengkapan jamuan seperti taplak meja dan penutup kursi.

Lonjakan Kegiatan Gubernuran Picu Kenaikan Biaya Operasional

Menurut Astri, lonjakan kebutuhan itu tidak lepas dari perubahan pola kegiatan Gubernuran.

Setelah kebijakan efisiensi anggaran, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dipusatkan di rumah jabatan gubernur yang memiliki enam gedung besar.

“Sekarang hampir semua kegiatan perangkat daerah, baik seremonial, kedinasan, keagamaan, sampai organisasi masyarakat, dilaksanakan di rumah jabatan. Otomatis beban operasional meningkat,” katanya.

Ia mencontohkan aktivitas di mushala rumah jabatan yang berlangsung setiap hari, mulai dari salat berjamaah hingga pengajian dan majelis taklim. 

Fasilitas seperti mukena, sajadah, dan karpet harus dicuci secara rutin setiap minggu.

Fasilitas Guest House dan Tamu VIP

Tak hanya itu, fasilitas guest house dan ruang VIP juga menjadi sorotan.

Astri menyebut terdapat 10 kamar yang digunakan untuk menjamu tamu penting, mulai dari menteri hingga kepala daerah lain.

“Pernah Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri ATR, gubernur dari daerah lain, bahkan Kapolri sempat transit di sana. Artinya, standar kebersihan harus dijaga setiap hari. Sprei dan bed cover wajib diganti dan dicuci rutin,” jelasnya.

Perbedaan Anggaran Laundry dan Pemeliharaan

Astri juga menanggapi kritik publik yang mempertanyakan posisi anggaran laundry, khususnya untuk karpet dan gorden. 

Ia menegaskan, ada perbedaan mendasar antara anggaran pemeliharaan dan jasa laundry.

“Kalau rel gorden patah atau karpet robek, itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau kotor karena dipakai kegiatan, itu masuk laundry. Jadi jangan disamakan,” tegasnya.

Realisasi Anggaran dan Transparansi

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi anggaran laundry tersebut sudah hampir mencapai 50 persen. 

Tingginya serapan anggaran disebut sejalan dengan padatnya agenda kegiatan sejak awal tahun.

“Dari Januari sampai sekarang tidak ada jeda. Ada Musrenbang, pengukuhan organisasi masyarakat, dan berbagai kegiatan lainnya. Itu semua berdampak pada kebutuhan kebersihan,” katanya.

Kemudian, Biro Umum juga menunjukkan data pengelolaan anggaran dengan membuka identitas penyedia jasa.

Tercatat, Pemprov Kaltim bekerja sama dengan penyedia lokal di Samarinda, yakni Tsamara Laundry Cleaning di Jalan M Yamin Nomor 2 dan Alwan Laundry di Jalan Wolter Mongonsidi, RT 20 Nomor 7.

Tak hanya itu, dokumen kuitansi pembayaran juga diperlihatkan kepada media.

Astri memastikan seluruh transaksi dilakukan berdasarkan volume pekerjaan riil, bukan sekadar penganggaran di atas kertas.

“Di SIRUP sudah kami rincikan secara transparan. Ini mencakup kebutuhan rumah tangga rumah jabatan, bukan hanya pakaian kepala daerah. Pembayaran juga sesuai pekerjaan nyata,” pungkasnya.

(wan)