ARUSBAWAH.CO -  Sosok Ekti Imanuel turut muncul ke publik terkait dengan tuntutan aksi massa pada 214.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur ini mengambil peran penting dalam merespons tuntutan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pasca aksi demonstrasi 21 April 2026.

Ekti memastikan DPRD Kaltim telah menyiapkan skema komunikasi khusus agar respons terhadap tuntutan massa lebih terarah dan tidak menimbulkan informasi yang simpang siur.

Ia menyebut, keputusan tersebut diambil melalui rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (banmus).

Tunjuk Dua Jubir, DPRD Kaltim Ingin Informasi Satu Pintu

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menunjuk dua juru bicara resmi DPRD Kaltim.

Menurut Ekti, hal ini penting agar seluruh informasi terkait tuntutan aksi 214, termasuk pembahasan hak angket, bisa disampaikan secara sinkron kepada publik.

“Proses tuntutan teman-teman aliansi sudah kita rapatkan. Kita sepakat ada dua juru bicara supaya sinkron,” ujarnya.

Dua nama yang ditunjuk adalah Subandi, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, dan Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP.

Penunjukan ini juga mempertimbangkan representasi wilayah, yakni Samarinda dan Balikpapan, agar komunikasi menjangkau kepentingan masyarakat secara luas di Kalimantan Timur.