Dalam proses perekrutan tanpa adanya upaya afirmasi maka akan menyisihkan putra-putra Kaltim dengan sendirinya.

Hal inilah yang dikhawatirkan, karena pengalaman saat perekrutan pegawai ASN untuk mengisi jabatan maupun pelaksana administratif Otorita IKN, eksistensi ASN asal Kaltim masih minim.

Kompetensi ASN IKN untuk mampu menerapkan birokrasi kelas dunia, berdampak terhadap tuntutan kemampuan akademik, sosiokultural dan manajerial yang memiliki nilai lebih, sehingga dibandingkan dengan para ASN di daerah mitra IKN, akan ada gap kompetensi.

Sementara eksistensi daerah mitra IKN, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegra memiliki peran penting sebagamana peran yang dilakukan daerah dalam kawasan BODETABEK terhadap Kota Jakarta, walaupun kita ketahui bersama konsep aglomerasi JABODETABEK belum optimal.

Keberadaan ke-4 daerah mitra IKN seharusnya tidak mengulangi lagi sejarah JABODETABEK, dimana posisi Jakarta tetap semakin maju pembangunannya, tidak dapat diimbangi oleh daerah di kawasan BODETABEK, sehingga pergerakan ekonomi dan mobilitas penduduk tetap bertumpu di Jakarta.

Oleh karenanya, sebagai subyek pembangunan maka para ASN IKN dan ASN daerah mitra IKN harus ada kesetaraan kompetensi agar mendorong akselerasi pembangunan yang berimbang sesuai kewenangannya masing-masing.

Artinya, sejak dini para ASN ke-4 daerah mitra IKN didorong untuk terus meningkatkan kompetensi-nya, baik melalui pendidikan formal dan pelatihan dalam jabatan yang terprogram.

Namun harus diawali dengan pengukuran kompetensi secara massal atau parsial, guna memastikan upaya up grading yamg harus dilakukan.

Inisiasi ini seharusnya muncul dari Kementrian PANRB yang secara operasional diperankan oleh BKN.