ARUSBAWAH.CO -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kasus tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp5,7 triliun di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Saat ditanya wartawan Arusbawah.co, Bahlil mengaku baru mengetahui kasus tambang ilegal itu dari pemberitaan media, bukan dari jalur koordinasi resmi di kementeriannya.

“Saya sendiri enggak tahu itu. Saya tahunya ketika dari media, karena dari ESDM itu kan hanya mengontrol penambangan yang ada izinnya. Itu kan tidak ada izin katanya,” ujar Bahlil saat ditemui usai menghadiri Musda Golkar XI Golkar Kaltim di Samarinda, sabtu (19/7/2025).

Lanjut, ketika ditanya soal evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di sekitar IKN, Bahlil menjawab singkat.

“Iya, nanti kita lihat dulu yah.” Jawab Bahlil.

Polisi Ungkap Tambang Ilegal di Kawasan Strategis IKN

Di pemberitaan sebelumnya, polisi baru saja mengungkap kasus besar tambang ilegal yang diduga beroperasi di kawasan strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Barang bukti mencapai ratusan kontainer dan kerugian negara ditaksir menembus triliunan rupiah.

Ratusan kontainer tersebut termasuk di antaranya, kontainer yang ada di Balikpapan.

Tambang Ilegal di Kawasan Konservasi Bukit Soeharto

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menemukan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Taman Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tepat di jantung kawasan penyangga IKN.

Pengungkapan dilakukan setelah penyelidikan pada 23–27 Juni 2025 berdasarkan laporan masyarakat soal aktivitas tambang tanpa izin resmi.