• Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
• Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
• Pemerintah Kabupaten Berau
• Pemerintah Kota Bontang

“Kami sediakan tools dan checklist agar sebelum aturan diterbitkan, bisa dicek dulu potensi pelanggarannya,” jelas Andriyanto.

Di sektor perkebunan dan peternakan, KPPU menggelar road show satgas kemitraan bersama dinas terkait. Sosialisasi ini membuka kesadaran petani dan peternak bahwa hak mereka dilindungi negara.

“Banyak yang baru sadar praktik yang dialami ternyata tidak sehat dan bisa dilaporkan,” ungkapnya.

Tantangan Internal: SDM Minim dan Anggaran Terbatas

Di balik aktivitas pengawasan, KPPU Kalimantan juga menghadapi tantangan internal. Transformasi kelembagaan menjadi ASN berdampak pada minimnya sumber daya manusia.

“Tahun ini tidak ada rekrutmen. Dua bidang bahkan kosong tanpa kepala bidang dan staf,” kata Andriyanto.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran, membuat aktivitas lapangan baru bisa dimaksimalkan pada semester kedua.

“Kami praktis baru bergerak penuh sejak Juli,” ujarnya.

Meski begitu, KPPU menegaskan tetap terbuka terhadap laporan masyarakat dan pelaku usaha.

“Tugas kami bukan hanya menindak, tapi memastikan pasar di Kalimantan berjalan adil. Itu tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi publik,” pungkasnya. (isa)