ARUSBAWAH.CO -  Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan menegaskan perannya bukan semata sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga pengawal keadilan pasar di daerah yang selama ini didominasi sektor-sektor besar, mulai dari perkebunan sawit, hulu migas, logistik, hingga pangan strategis.

Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan, FY Andriyanto, mengatakan arah pengawasan persaingan usaha di Kalimantan kini berjalan di dua jalur sekaligus, yakni penegakan hukum dan pencegahan sejak hulu.

“Penegakan hukum tetap berjalan, mulai dari laporan dugaan pelanggaran hingga penyelidikan. Tapi pencegahan juga penting agar persoalan tidak menumpuk di hilir,” kata Andriyanto dalam Forum Jurnalis di Kantor KPPU V Kalimantan, Rabu (17/12/2025).

Kemitraan Sawit hingga Tender Jadi Fokus Penindakan

Dalam aspek penindakan, KPPU Kalimantan masih menangani laporan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, terutama terkait praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, serta kemitraan yang timpang.

Saat ini terdapat dua perkara kemitraan yang masih berjalan, salah satunya melibatkan petani sawit di Kutai Barat.

Masalah klasik kembali muncul, yakni minimnya transparansi perusahaan dalam pengelolaan dan laporan keuangan kemitraan.

“Keluhan petani hampir sama. Mereka tidak mendapat akses informasi yang adil, padahal transparansi adalah kunci kemitraan,” jelasnya.

Selain itu, KPPU juga memantau ketat pengadaan barang dan jasa, khususnya potensi persekongkolan tender.

Tantangan terbesar muncul ketika dugaan pengaturan harga melibatkan aktor di luar peserta lelang resmi.

“Kalau aktornya tidak tercatat sebagai peserta, kami harus masuk ke analisis lebih dalam, termasuk pola penawaran dan relasi antar pelaku usaha,” ujarnya.

MBG Masuk Radar, KPPU Waspadai Monopoli Rantai Pasok

Di luar penindakan, KPPU Kalimantan aktif melakukan kajian industri strategis yang disampaikan ke KPPU Pusat sebagai bahan kebijakan nasional. Sejumlah kajian yang telah dilakukan antara lain terkait dengan: