• Larangan penjualan gabah kering
• Tata niaga beras di Kalimantan Timur
• Bundling LPG subsidi dengan gas komersial
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Koperasi Merah Putih

Terkait MBG, KPPU menyoroti potensi persoalan pada rantai pasok, terutama pemenuhan kebutuhan protein seperti ayam dalam jumlah besar.

“Satu dapur bisa membutuhkan ratusan kilogram ayam sekali masak. Pertanyaannya, apakah suplai dikuasai satu pihak atau terbuka bagi peternak lokal?” kata Andriyanto.

Hingga kini, hasil pemantauan menunjukkan dapur MBG masih mencari pasokan secara mandiri, termasuk melalui koperasi pasar.

Namun KPPU menegaskan, pengawasan tetap diperlukan agar program sosial nasional ini tidak disusupi praktik monopoli terselubung.

Hulu Migas Kaltim Jadi Fokus Kajian Tahun Depan

Selain MBG, sektor hulu migas Kalimantan Timur juga menjadi atensi serius KPPU. Market studi sektor ini telah disusun dan akan menjadi fokus intervensi kebijakan pada tahun depan.

“Migas bukan hanya soal produksi, tapi juga pemilihan vendor dan rantai bisnisnya. Di situlah potensi distorsi pasar sering muncul,” ujarnya.

Advokasi ke Pemda hingga Road Show ke Petani

KPPU Kalimantan juga aktif melakukan advokasi persaingan usaha ke pemerintah daerah agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prinsip persaingan sehat.

Pendampingan dilakukan antara lain di: