"Kalau di Kalimantan Timur itu sendiri tidak bisa Rp10.000, kita butuh bukti pembelian supaya bisa disesuaikan," katanya.
Menurutnya, dengan adanya bukti pembelian, pemerintah daerah bisa mengajukan revisi anggaran ke pusat.
Ia nilai, hal itu menjadi langkah penting agar program MBg tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
"Kalau harga bahan pangan lebih tinggi, tentu anggaran harus disesuaikan agar program tetap berjalan," tuturnya.
Tigor ungkap bahwa anggaran Rp15.000 per porsi memang berasal dari BGN, tapi tidak semuanya untuk bahan pangan.
Ada banyak komponen lain seperti gaji tenaga kerja dan operasional yang juga perlu dibiayai.
"Itu memang full dari BGN, tapi ada alokasinya sendiri, tidak semuanya untuk bahan pangan ada gaji karyawan serta operasional yang juga harus dibayar," pungkasnya. (wan)
