ARUSBAWAH.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim sedang dalam persiapan untuk dilaksanakan pada 17 Februari 2025 mendatang dengan anggaran per porsinya sebesar Rp15.000.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam Rapat Koordinasi bersama Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik bertempat di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin, (10/02/2025).
Dalam kesempatan itu, Ia meyampaikan bahwa anggaran Rp15.000 per porsi sepenuhnya akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Itu full dari BGN, Rp15.000 per anak, per porsi," katanya saat dikonfirmasi.
Tapi dalam pelaksanaannya, menurutnya ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan.
Salah satunya adalah standar harga bahan pangan yang ditetapkan oleh pusat, yaitu Rp10.000 per porsi.
"Masalahnya, di Kalimantan Timur harga bahan pangan bisa lebih mahal," ujar Tigor.
Indeks kemahalan di daerah ini membuat biaya bahan pokok bisa lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Tigor menjelaskan, jika di daerah lain bahan pangan bisa didapatkan dengan harga Rp10.000, di Kaltim bisa mencapai Rp11.000 atau lebih.
"Bisa jadi bahan pangan itu bukan Rp10.000, tapi bisa Rp11.000 di sana," katanya.
Menurut Tigor, jika anggaran tetap dipatok di Rp10.000 untuk bahan pangan, ada kemungkinan kualitas makanan jadi menurun.
Hal itu berisiko mengurangi efektivitas program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
Selain bahan pangan, ada kebutuhan lain yang harus dibiayai.
Tigor menyebutkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sekitar 47 pekerja yang harus digaji.
"Gaji tenaga kerja sekitar Rp2.000 per porsi," ungkapnya.
Tak hanya gaji, biaya operasional seperti listrik, air, gas, hingga penyewaan fasilitas juga menyedot anggaran.
Ia tegaskan, jika semua ini dihitung, Rp15.000 per porsi memang bukan angka yang berlebihan.
Tigor melihat bahwa jika memang harga bahan pangan di Kaltim lebih tinggi, perlu ada bukti agar anggaran bisa disesuaikan.
"Kalau di Kalimantan Timur itu sendiri tidak bisa Rp10.000, kita butuh bukti pembelian supaya bisa disesuaikan," katanya.
Menurutnya, dengan adanya bukti pembelian, pemerintah daerah bisa mengajukan revisi anggaran ke pusat.
Ia nilai, hal itu menjadi langkah penting agar program MBg tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
"Kalau harga bahan pangan lebih tinggi, tentu anggaran harus disesuaikan agar program tetap berjalan," tuturnya.
Tigor ungkap bahwa anggaran Rp15.000 per porsi memang berasal dari BGN, tapi tidak semuanya untuk bahan pangan.
Ada banyak komponen lain seperti gaji tenaga kerja dan operasional yang juga perlu dibiayai.
"Itu memang full dari BGN, tapi ada alokasinya sendiri, tidak semuanya untuk bahan pangan ada gaji karyawan serta operasional yang juga harus dibayar," pungkasnya. (wan)
