"Bisa jadi bahan pangan itu bukan Rp10.000, tapi bisa Rp11.000 di sana," katanya.

Menurut Tigor, jika anggaran tetap dipatok di Rp10.000 untuk bahan pangan, ada kemungkinan kualitas makanan jadi menurun.

Hal itu berisiko mengurangi efektivitas program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Selain bahan pangan, ada kebutuhan lain yang harus dibiayai.

Tigor menyebutkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sekitar 47 pekerja yang harus digaji.

"Gaji tenaga kerja sekitar Rp2.000 per porsi," ungkapnya.

Tak hanya gaji, biaya operasional seperti listrik, air, gas, hingga penyewaan fasilitas juga menyedot anggaran.

Ia tegaskan, jika semua ini dihitung, Rp15.000 per porsi memang bukan angka yang berlebihan.

Tigor melihat bahwa jika memang harga bahan pangan di Kaltim lebih tinggi, perlu ada bukti agar anggaran bisa disesuaikan.