Rektorat diminta segera menghentikan praktik kapitalisasi pendidikan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kebijakan pendidikan harus lebih berpihak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Aliansi meminta perpanjangan waktu pembayaran UKT dan pengajuan keringanan hingga dua minggu.

Hal ini untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang terkendala masalah teknis.

Karena pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) terhambat oleh masalah UKT, aliansi mendesak agar waktu pengisian KRS juga diperpanjang.

SK No. 12 Tahun 2025 harus segera direvisi.

Rektor diharapkan membuat kebijakan yang lebih adil, transparan, dan sesuai kondisi nyata mahasiswa.

Aliansi Mahasiswa UNMUL menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang.

Mereka berharap rektorat segera bertindak dan memberikan solusi yang konkret.

"Jangan sampai mahasiswa jadi korban kebijakan yang tidak adil. Kami hanya ingin pendidikan yang lebih baik untuk semua," pungkas Maulana. (wan)