ARUSBAWAH.CO - Beberapa mahasiswa di Kalimantan Timur mengeluhkan sulitnya menghubungi contact person GratisPol, layanan digital pemerintah yang memfasilitasi komunikasi dan informasi publik untuk program andalan Pemprov Kaltim tersebut.
Keluhan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi cepat dan akurat.
Mahasiswa Kesulitan Menghubungi GratisPol
Menurut beberapa mahasiswa, nomor kontak GratisPol yang tersebar di media sosial atau brosur resmi sering tidak aktif, menyebabkan frustrasi saat mereka membutuhkan bantuan atau klarifikasi terkait layanan publik.
Alia, mahasiswa semester empat Universitas Mulawarman (Unmul) mengungkapkan pengalaman yang menggambarkan hal yang ia rasakan soal sistem komunikasi program tersebut.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa penerima Gratispol akan otomatis berubah menjadi lunas, setelah dirinya terlanjur membayar secara mandiri.
“Info itu baru banget tahu hari ini. Tiba-tiba status UKT teman-teman yang belum bayar langsung lunas karena Gratispol. Padahal sudah bayar sendiri, karena enggak tahu bakal otomatis seperti itu,” ujarnya kepada tim redaksi, Rabu (14/1/2026) lalu.
Lanjut Alia, mahasiswa yang terlanjur membayar disebut akan mendapatkan pengembalian dana dengan mengisi nomor rekening di sistem AIS (Academic Integrated System).
Namun, hingga kini mekanisme tersebut masih menggantung.
“Dibilangnya bakal dibalikin dananya, tapi kami masih nunggu info pastinya bakal gimana,” katanya.
Kebingungan berikutnya muncul pada tahap pendaftaran.
Program Gratispol dibuka pada Desember, saat kalender akademik berada di fase transisi.
Mahasiswa diminta mengisi status semester, namun tanpa penjelasan tegas apakah yang dimaksud semester berjalan atau semester berikutnya.
“Saya bingung harus isi semester ganjil atau genap. Soalnya semester genap belum mulai, tapi semester ganjil juga sudah mau selesai,” tutur Alia.
Ia akhirnya mengisi semester ganjil, merujuk pada komentar warganet di media sosial.
Namun belakangan, ia justru menerima informasi berbeda.
“Di kolom komentar ada yang jawab kalau isinya semester genap. Terus saya dapat info dari teman juga begitu. Tapi datanya sudah final, enggak bisa diedit lagi,” ucapnya.
Kondisi ini membuat Alia dilanda kecemasan.
Ia khawatir kesalahan administratif kecil justru berdampak besar terhadap kelayakan penerimaannya.
“Saya bingung sama kejelasan Gratispol ini. Kalau kesalahan kecil begini, enggak bikin kami jadi enggak diterima kan?” tanya Alia.
Lebih jauh, Alia menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya antisipasi pemerintah dalam menyampaikan informasi krusial.
“Ini info penting. Kenapa enggak diantisipasi dari awal dengan penjelasan yang jelas? Kami harus pantau info dari mana sebenarnya?” keluhnya.
Pada unggahan terbaru akun Instagram Gratispol beberapa waktu lalu, diinformasikan bahwa pendaftaran tahap II dibuka hingga 10 Februari 2026, dengan klaim seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik semester awal maupun lanjutan, berhak menerima manfaat program.
Sementara itu, unggahan berikutnya memuat informasi pendaftaran tahap I Gratispol bagi mahasiswa di luar Kalimantan Timur, dengan batas waktu hingga 15 Februari 2026.
Namun, di kolom komentar kedua unggahan tersebut, mayoritas warganet justru menyuarakan keluhan yang sama, contact person yang dicantumkan dinilai sulit dihubungi.
Sebagian lainnya juga menyoroti rumitnya proses pendaftaran serta minimnya sosialisasi, khususnya bagi mahasiswa asal daerah yang sedang menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur.
Kadiskominfo Kaltim Pastikan Layanan Tetap Tersedia
Menanggapi keluhan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa GratisPol tetap bisa diakses.
Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan chat box yang tersedia di website resmi layanan maupun melalui fitur interaktif lain yang telah disediakan pemerintah.
“Kalau sulit telepon, gunakan chat box di web. Semua pertanyaan bisa dijawab di sana,” jelas Muhammad Faisal, Rabu (17/1/2026).
Kadiskominfo menekankan bahwa penyediaan contact person tidak hanya sebatas nomor telepon, tetapi juga melalui kanal digital resmi, termasuk website dan media sosial yang terverifikasi.
Upaya Pemerintah Memperkuat Layanan Digital
Pemerintah Provinsi Kaltim terus mengembangkan infrastruktur layanan publik berbasis digital, termasuk memastikan akses GratisPol mudah dijangkau melalui berbagai platform online.
Muhammad Faisal menambahkan, penggunaan chat box dan formulir online memudahkan rekam jejak komunikasi sehingga pemerintah bisa menindaklanjuti setiap keluhan atau pertanyaan dengan lebih efektif.
Untuk menghindari kesulitan, Kadiskominfo menyarankan masyarakat memanfaatkan saluran resmi digital daripada hanya mengandalkan nomor telepon.
Selain itu, semua interaksi melalui chat box tercatat, mempermudah tindak lanjut dan pengarsipan keluhan.
Dengan begitu, kendala komunikasi bisa diminimalkan, dan mahasiswa maupun masyarakat lain tetap bisa memanfaatkan GratisPol secara optimal tanpa hambatan.
Ia juga menekankan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan program berjalan baik, dan masalah hanya terjadi pada sebagian kecil penerima.
“Gara-gara setitik rusak susu sebelanga. Dari ribuan penerima enggak ada masalah. Yang bermasalah mungkin satu dua orang, tapi itu yang diributin,” katanya.
Terkait mahasiswa semester tiga ke atas yang masih harus membayar UKT lebih dulu, Faisal menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan siklus anggaran.
“Anggaran kan baru masuk di perubahan. Jadi memang pasti terlambat. Ini program pertama,” jelasnya. (isa)
