“Karena itu kami mengusulkan kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan peremajaan. Usulannya sebenarnya sudah masuk, tinggal menunggu anggaran,” katanya.
Meski pemerintah tengah melakukan penyesuaian anggaran, Deni meminta persoalan LPJU tetap ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Di tengah efisiensi ini, kami berharap ada perhatian lebih terhadap masalah LPJU. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keamanan masyarakat,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak terlalu fokus pada program-program yang tidak bersifat mendesak, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan.
“Kita ingin pelayanan seperti ini bisa dipenuhi maksimal oleh pemerintah kota. Artinya jangan sampai terkendala atau kalah prioritas dengan kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat saat ini,” tandasnya.
(raf)
- PUPR Jadi OPD yang Paling Banyak Kena Catatan Pansus LKPJ Samarinda 2025
- Kursi Paling Banyak di Parlemen, Ini Profil Lengkap Fraksi Gerindra DPRD Samarinda
- Legalitas TGUPP Kaltim Dikomentari Akademisi, Dosen Hukum Sebut Ada Potensi Pasal Tipikor
- Apa Saja Catatan Pansus LKPJ DPRD untuk Pemkot Samarinda? dari Air Bersih, Banjir hingga LPJU Mati
Tag




