ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat mayoritas program pembangunan dan penguatan rumah sakit tingkat provinsi sepanjang 2025 berhasil direalisasikan dengan capaian fisik yang tinggi.

Pengadaan alat kesehatan hingga penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit strategis telah berjalan sesuai target.

Namun, capaian tersebut belum merata. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, masih terdapat satu proyek yang belum bergerak sama sekali, yakni penyusunan Feasibility Study (FS), Masterplan, dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan RSUD Kutai Barat.

Dokumen LKPJ menyebutkan, pembangunan dan penguatan rumah sakit menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltim dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satu capaian terbesar terjadi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) sebagai rumah sakit rujukan utama provinsi.

Sepanjang 2025, rumah sakit tersebut melaksanakan pengadaan 78 unit alat kesehatan dengan capaian fisik 100 persen dan realisasi keuangan mencapai 97,32 persen.

Pemenuhan alat kesehatan itu mendukung peningkatan kapasitas layanan rawat jalan, rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), hingga sistem rekam medis. Dampaknya, kemampuan rumah sakit dalam menangani kasus rujukan, termasuk kegawatdaruratan dan penyakit dengan kompleksitas tinggi, semakin meningkat.

Capaian serupa juga ditunjukkan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur.

Pekerjaan pematangan lahan parkir berhasil diselesaikan dengan capaian fisik 100 persen dan realisasi keuangan 96,71 persen.

Infrastruktur pendukung tersebut dinilai meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pasien maupun pengunjung, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan mata yang bersifat spesialistik.

Sementara itu, RSUD Aji Muhammad Sulaiman (AMS) berhasil menuntaskan penyusunan Feasibility Study (FS), Masterplan, dan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan rumah sakit di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dokumen perencanaan tersebut selesai dengan capaian fisik 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 74,83 persen. Pemprov menilai penyelesaian dokumen ini menjadi landasan strategis untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit sekaligus peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di masa mendatang.

RSUD Kutai Barat Belum Bergerak

Berbeda dengan tiga proyek lainnya, penyusunan FS, Masterplan, dan DED RSUD Kutai Barat belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran 2025.

LKPJ mencatat capaian fisik maupun realisasi keuangan kegiatan tersebut masih berada di angka 0 persen.

Penyebabnya, proses penetapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit masih berada pada tahap pengajuan hibah sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

"Kondisi ini disebabkan oleh belum selesainya proses penetapan lahan yang masih dalam tahap pengajuan hibah," demikian tertulis dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Dokumen itu juga menjelaskan bahwa belum terlaksananya kegiatan tersebut menunjukkan masih adanya kendala administratif dan kesiapan lahan yang berdampak pada tertundanya pengembangan rumah sakit di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup besar.

Meski demikian, secara keseluruhan Pemprov Kaltim menilai pembangunan dan penguatan rumah sakit sepanjang 2025 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas layanan kesehatan rujukan.

Pengadaan alat kesehatan dan penguatan sarana-prasarana rumah sakit disebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penanganan pasien, serta menurunkan risiko komplikasi maupun kematian.

Di sisi lain, keterlambatan pembangunan RSUD Kutai Barat menjadi catatan yang perlu segera ditindaklanjuti mengingat rumah sakit tersebut memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat Kalimantan Timur. (pra)