Ia juga mengungkapkan kasus seorang ibu yang bekerja serabutan dan tinggal di rumah kontrakan.

Meski kondisi ekonominya sulit, ia tidak lolos jalur afirmasi karena masuk kategori desil lima.

"Dia rumahnya menyewa, tidak punya pekerjaan tetap, tetapi ketika masuk afirmasi ternyata desil lima sehingga tidak lolos. Masuk jalur domisili juga tidak bisa dan akhirnya terlempar sampai Samarinda Seberang," jelas Rina.

TRC PPA juga menerima laporan dugaan perubahan titik koordinat domisili pada sistem SPMB.

Menurutnya, orang tua sempat mengambil tangkapan layar saat proses seleksi berlangsung.

"Awalnya jaraknya sekitar 1.145 meter dan nama siswa itu sudah hilang. Tiba-tiba muncul lagi dengan nama yang sama tetapi titik koordinatnya berubah menjadi sekitar 1.129 meter sehingga lebih dekat dan diterima," beber Rina.

Ia berharap sistem titik koordinat ke depan dibuat lebih transparan agar tidak membuka peluang adanya perubahan data.

"Semoga nantinya lebih terbuka lagi soal titik koordinat ini. Jangan sampai ada celah untuk memperdekat titik koordinat," harapnya.

Rina mengatakan, berbagai keluhan orang tua sebenarnya sudah disampaikan ke Disdik maupun Satgas SPMB.

Namun, jawaban yang diterima masih sebatas bahwa proses penerimaan telah berjalan sesuai sistem.

"Selama ini jawabannya selalu 'sesuai sistem'. Tapi yang kami pikirkan sekarang adalah anak-anak yang belum dapat sekolah. Kalau orang tuanya mampu mungkin bisa ke sekolah swasta, tapi kalau tidak mampu, anak-anak ini mau sekolah di mana?" katanya.

Disdik Pastikan Siswa Belum Tertampung Akan Diakomodasi

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti.

Kabid Pembinaan SD Disdikbud Samarinda, Andi Tenri Sumpala, mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB pasti dilakukan setelah seluruh tahapan selesai.

"Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada evaluasi. Kendala-kendala yang ada di SPMB tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," katanya saat ditemui usai hearing dengan Komisi IV DPRD Samarinda, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan persoalan siswa yang belum memperoleh sekolah masih terus diupayakan penyelesaiannya.

"Kemarin teman-teman TRC sudah datang ke Dinas Pendidikan dan kami sudah menerima dengan baik. Insyaallah ada penyelesaian sehingga anak-anaknya bisa tertampung," jelas Tenri.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kursi SMP negeri yang belum terisi.

"Untuk SMP masih ada kuota yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan sebelum anak-anak masuk sekolah semuanya bisa tertampung," ujarnya.

Andi Tenri menjelaskan nantinya siswa yang belum mendapatkan sekolah akan diarahkan ke SMP negeri yang masih memiliki kuota kosong.

"Masih ada sekolah yang sudah penuh, tetapi ada juga yang kuotanya masih kurang. Anak-anak yang belum mendapatkan sekolah nanti akan diarahkan ke sana," jawabnya.

DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem SPMB

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari TRC PPA terkait 32 siswa yang belum memperoleh sekolah negeri.

"Tadi kami menerima dokumen kurang lebih 32 siswa yang sampai hari ini belum tertampung di sekolah negeri dari SD ke SMP," katanya.