ARUSBAWAH.CO - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai ketentuan modal minimum bagi Perusahaan Modal Ventura (PMV) perlu ditinjau ulang untuk mendukung pertumbuhan industri modal ventura di Indonesia.

Dalam Naskah Akademik Pengembangan Dana dan Insentif Perpajakan Modal Ventura di Indonesia, CELIOS menyebut persyaratan modal minimum yang berlaku saat ini berpotensi menjadi hambatan bagi berkembangnya perusahaan modal ventura baru.

Menurut CELIOS, PMV berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan memenuhi ketentuan modal disetor minimum yang relatif besar.

Dalam naskah akademiknya, CELIOS mencatat PMV berlisensi OJK harus memenuhi ketentuan modal minimum hingga puluhan miliar rupiah, yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan karakteristik industri modal ventura.

Sementara itu, industri modal ventura berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena penghimpunan dana dan investasi umumnya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan portofolio investasi.

CELIOS menilai ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri modal ventura yang bergerak dinamis dan berorientasi pada pembiayaan perusahaan rintisan maupun usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Lembaga tersebut menyoroti bahwa penguatan industri modal ventura menjadi penting di tengah kebutuhan pembiayaan bagi startup dan sektor usaha inovatif yang terus berkembang.

Karena itu, regulasi yang lebih adaptif dinilai dapat membantu memperluas ekosistem pendanaan di Indonesia.

Karakteristik Modal Ventura Berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Dalam kajiannya, CELIOS menjelaskan bahwa perusahaan modal ventura memiliki model bisnis yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan pada umumnya.

Investor modal ventura biasanya menghimpun dana dari berbagai sumber dan menyalurkannya secara bertahap kepada perusahaan yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan tinggi.

Dengan karakteristik tersebut, kebutuhan modal pada tahap awal pendirian perusahaan modal ventura tidak selalu sebesar yang dipersyaratkan dalam regulasi saat ini.

Menurut CELIOS, banyak perusahaan modal ventura mengembangkan kapasitas investasinya secara bertahap seiring pertumbuhan portofolio dan meningkatnya partisipasi investor.

CELIOS menilai ketentuan modal minimum yang tinggi berpotensi menjadi hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku baru yang ingin berpartisipasi dalam industri modal ventura.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan industri dan mempersempit jumlah pemain yang dapat berkontribusi dalam penyediaan pembiayaan bagi perusahaan rintisan.

Di sisi lain, semakin banyak pelaku yang terlibat dalam industri modal ventura dinilai dapat memperluas akses pembiayaan bagi startup dan usaha berbasis inovasi yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sumber pendanaan.

CELIOS Dorong Peninjauan Regulasi

Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, CELIOS mendorong pemerintah dan OJK untuk meninjau kembali ketentuan modal minimum PMV agar lebih selaras dengan karakteristik industri modal ventura.

Langkah tersebut dinilai dapat membantu menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif sekaligus mendorong pertumbuhan perusahaan modal ventura baru.

Selain itu, CELIOS juga merekomendasikan penyederhanaan sejumlah proses perizinan untuk mengurangi hambatan administratif yang dihadapi pelaku industri.

Menurut lembaga tersebut, kombinasi antara persyaratan modal yang tinggi dan proses perizinan yang kompleks berpotensi mengurangi daya tarik industri modal ventura di Indonesia.

CELIOS menilai penguatan industri modal ventura perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi berbasis inovasi.

Dengan dukungan regulasi yang lebih adaptif, industri modal ventura diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi startup, UMKM berpotensi tumbuh, serta berbagai sektor usaha yang membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi.

Melalui penyesuaian kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memperkuat ekosistem modal ventura domestik dan meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi di masa depan. (tan)