Ia melihat masih banyak juru sembelih yang bekerja tanpa sertifikat resmi, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa proses pemotongan yang dilakukan belum sepenuhnya mengikuti syariat.

“Sertifikasi halal ini diperlukan, hampir untuk seluruh kecamatan. Minimal nanti satu kecamatan itu satu penyembelih halal yang sudah bersertifikat,” terangnya.

Penetapan target minimal satu juru sembelih bersertifikat di setiap kecamatan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperluas penerapan praktik penyembelihan yang benar.

Dengan adanya percontohan juru sembelih yang telah tersertifikasi, pemerintah berharap praktik penyembelihan sesuai syariat dapat turut ditularkan kepada pelaku lainnya di kecamatan masing-masing.

“Yang kita inginkan adalah hewannya, yang disembelih oleh mereka itu diperlakuan sudah berdasarkan syariat agama yang kita lakukan, itu yang penting,” jelasnya.

Ahyani menegaskan bahwa inti dari seluruh program ini adalah memastikan adanya kepastian hukum syariah dalam setiap proses pemotongan hewan. 

Ia menilai bahwa kehalalan bukan hanya persoalan label, tetapi juga menyangkut cara perlakuan hewan saat disembelih. (adv)