Di Samarinda, jumlah dokter spesialis bahkan berlebih, mencapai 23 per 1.000 penduduk.

Namun, di Mahulu, dokter spesialis hampir tidak ada.

“Di Mahulu hanya ada yang datang enam bulan sekali, sisanya kosong. Padahal kebutuhan di sana mendesak,” ungkap Jaya.

Ia menambahkan, masalah distribusi ini terjadi karena pemerintah kabupaten juga belum proaktif mengajukan permintaan.

“Kutim dan Kubar sudah minta, makanya ada dua dokter di masing-masing daerah. Tapi Mahulu belum minta. Katanya memang tidak ada yang mau masuk. Jadi sementara kita atur dokter dari Samarinda untuk kunjungan bulanan,” kata dia.

Tantangan Masih Berat

Meski sudah menyiapkan anggaran dan skema insentif besar, Jaya menegaskan persoalan ketersediaan dokter spesialis di daerah tidak bisa selesai instan.

Selain SDM, masalah sarana dan prasarana rumah sakit juga harus dibenahi.

“Bukan hanya SDM yang kurang, fasilitas juga masih minim. Jadi kita tidak bisa hanya andalkan gaji tinggi. Harus ada dukungan rumah sakit yang memadai,” ujarnya.

Program ini disebut Jaya sebagai terobosan penting.

Namun, ia mengakui masih banyak tantangan.

“Kita sudah siapkan anggaran, tapi belum ada yang mau. Mudah-mudahan dari 14 dokter ini bisa benar-benar jalan, terutama spesialis penyakit dalam, anestesi, dan dokter anak yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

(wan)