ARUSBAWAH.CO -  Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi masalah serius dalam pemenuhan tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Meski pemerintah provinsi sudah menyiapkan gaji tinggi hingga Rp70 juta per bulan, nyatanya minat dokter untuk bertugas di dua daerah itu tetap minim.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (2/10/2025), menjelaskan bahwa hingga kini hanya ada 14 dokter spesialis yang berhasil direkrut di Kaltim.

Dari jumlah itu, 10 dokter ditempatkan di Samarinda, dua di Kutim, dan dua di Kutai Barat.

Sedangkan Mahulu, sampai sekarang belum ada satupun dokter spesialis yang bersedia masuk.

“Standar gaji dokter spesialis kita sekarang Rp24,6 juta per bulan. Itu masih standar. Kalau hitungan kita bisa sampai Rp70 juta per bulan di luar rumah (dinas). Tapi tetap saja masih susah juga,” kata Jaya kepada redaksi Arusbawah.co.

Distribusi Dokter Spesialis Tidak Merata

Para dokter spesialis yang sudah masuk terdiri dari spesialis penyakit dalam, anestesi, anak, kandungan (obgyn), bedah, dan konsultan jiwa.

Kendati begitu, distribusinya tidak merata.

Sebagian besar terkonsentrasi di Samarinda, sementara kabupaten lain masih kesulitan.

Menurut Jaya, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran Rp16,8 miliar untuk program dokter spesialis ini.

Namun, baru sekitar Rp5 miliar yang terserap.

“Pak Gubernur sudah tanda tangan, 10 dokter kita ambil dari Samarinda, dua di Kutim, dua di Kubar. Mahulu belum ada yang mau masuk. Jadi nanti 10 dari Samarinda ini akan kita minta visit ke Mahulu sebulan sekali,” jelasnya.

Solusi Sementara: Skema Kunjungan Bulanan

Skema kunjungan bulanan ini dijadikan solusi sementara untuk Mahulu, yang sama sekali tidak memiliki dokter spesialis tetap.

“Kan sudah dibayar sama kita, jadi harus mau kunjungan. Itu wajib. Kalau menunggu ada yang mau menetap, sepertinya enggak ada,” tegas Jaya.

Jaya mengakui, masalah utama bukan hanya soal gaji.

Faktor fasilitas di daerah juga sangat memengaruhi minat dokter.

“Kalau di kota, rumah dan mobil sudah cukup. Tapi di daerah terpencil, walaupun gaji kita naikin sampai Rp70 juta, mereka tetap enggan karena fasilitas rumah sakitnya juga terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, skema gaji Rp70 juta itu pun belum berjalan.

Saat ini dokter masih menerima Rp24 juta per bulan.

Pemprov akan melakukan evaluasi untuk menentukan tambahan tunjangan sehingga total bisa mendekati angka Rp70 juta.

“Baru mulai berlaku 1 Oktober ini, nanti saya panggil mereka untuk sharing. Standar kita Rp24 juta, ditambah kabupaten kota, bisa jadi Rp70 juta,” jelasnya.

Status Dokter: Kontrak Pertahun, Bukan PNS

Para dokter yang direkrut bukan berstatus PNS.

Mereka bekerja sebagai tenaga kontrak atau freelance dengan kontrak per tahun.

Menurut Jaya, kontrak panjang justru berisiko karena banyak dokter cepat jenuh atau tergoda tawaran lebih tinggi dari rumah sakit lain.

“Kontraknya kita buat pertahun saja. Ada yang hanya bertahan tiga bulan lalu keluar. Kalau ada tawaran lebih besar dari tempat lain, ya mereka pindah. Makanya skemanya setahun-setahun,” kata Jaya.

Meski begitu, Pemprov berencana memberi penghargaan khusus agar dokter mau bertahan lebih lama.

“Kalau mereka konsisten bertugas, kita beri apresiasi, bahkan bisa kita dorong jadi PNS. Itu harapan kita,” tegasnya.

Kebutuhan Dokter Spesialis vs Realita di Lapangan

Menurut standar, satu kabupaten membutuhkan sekitar 12 dokter spesialis per 1.000 penduduk.

Di Samarinda, jumlah dokter spesialis bahkan berlebih, mencapai 23 per 1.000 penduduk.

Namun, di Mahulu, dokter spesialis hampir tidak ada.

“Di Mahulu hanya ada yang datang enam bulan sekali, sisanya kosong. Padahal kebutuhan di sana mendesak,” ungkap Jaya.

Ia menambahkan, masalah distribusi ini terjadi karena pemerintah kabupaten juga belum proaktif mengajukan permintaan.

“Kutim dan Kubar sudah minta, makanya ada dua dokter di masing-masing daerah. Tapi Mahulu belum minta. Katanya memang tidak ada yang mau masuk. Jadi sementara kita atur dokter dari Samarinda untuk kunjungan bulanan,” kata dia.

Tantangan Masih Berat

Meski sudah menyiapkan anggaran dan skema insentif besar, Jaya menegaskan persoalan ketersediaan dokter spesialis di daerah tidak bisa selesai instan.

Selain SDM, masalah sarana dan prasarana rumah sakit juga harus dibenahi.

“Bukan hanya SDM yang kurang, fasilitas juga masih minim. Jadi kita tidak bisa hanya andalkan gaji tinggi. Harus ada dukungan rumah sakit yang memadai,” ujarnya.

Program ini disebut Jaya sebagai terobosan penting.

Namun, ia mengakui masih banyak tantangan.

“Kita sudah siapkan anggaran, tapi belum ada yang mau. Mudah-mudahan dari 14 dokter ini bisa benar-benar jalan, terutama spesialis penyakit dalam, anestesi, dan dokter anak yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

(wan)