Ia menilai perbedaan perlakuan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kebijakan pendidikan.

PKB Dorong Evaluasi Teknis GratisPol

Syafruddin menegaskan, jika program GratisPol ingin benar-benar adil, maka seluruh mahasiswa ber-KTP Kaltim seharusnya mendapatkan hak yang sama, tanpa dibatasi oleh kerja sama antar institusi pendidikan.

PKB Kaltim berharap evaluasi ke depan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, termasuk pada aspek teknis pelaksanaan yang saat ini ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

“Evaluasi ini penting supaya GratisPol benar-benar tepat sasaran, adil, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

PKB menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (pra)