ARUSBAWAH.CO - Program GratisPol di sektor pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan respon dari legislator Senayan.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim menilai program unggulan tersebut tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh, meski memiliki niat baik untuk pemerataan akses pendidikan.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, yang merupakan anggota DPR RI menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dievaluasi secara berkala, baik per semester maupun tahunan, guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Semua program itu harus dievaluasi. Apakah tepat sasaran dan apakah realistis dengan kemampuan keuangan daerah. GratisPol ini semangatnya bagus, niatnya baik, tapi tetap harus dievaluasi,” ujar Syafruddin, Rabu (4/2/2026) kepada awak media, melansir dari Presisi.co.
PKB Minta GratisPol Lebih Tepat Sasaran
Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy–Seno, PKB menilai memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik dan evaluasi kebijakan.
Syafruddin menilai, pelaksanaan GratisPol saat ini masih menyasar seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara kelompok mampu dan tidak mampu.
“Kalau semua disasar, baik yang mampu maupun tidak mampu, kesannya jadi tidak adil. Seharusnya yang mampu jangan dibiayai, yang tidak mampu itulah yang dibantu,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip keadilan sosial dalam program pendidikan gratis seharusnya berpihak pada kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan negara.
Anak Anggota DPR RI Ikut GratisPol Jadi Sorotan
Syafruddin bahkan mengungkapkan contoh kasus yang ia alami secara pribadi.
Anak kandungnya yang berasal dari keluarga mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat GratisPol.
“Anak saya sendiri sampai protes karena UKT-nya sudah dibayarkan. Masa anak anggota DPR RI ikut GratisPol juga? Ini kan menunjukkan programnya menyasar semua tanpa melihat kondisi ekonomi,” katanya.
Ia menilai kejadian tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme penyaringan penerima manfaat GratisPol masih lemah dan perlu diperbaiki secara sistematis.
Mahasiswa Kaltim di Luar Daerah Dinilai Tidak Adil
Selain soal sasaran penerima, PKB Kaltim juga menyoroti penerapan GratisPol bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Saat ini, program GratisPol hanya berlaku penuh bagi perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Akibatnya, tidak semua mahasiswa ber-KTP Kaltim mendapatkan manfaat yang sama.
“Anak-anak Kaltim yang kuliah di luar daerah tidak semuanya tercover. Hanya kampus yang kerja sama saja yang dapat. Kalau begitu, itu bukan gratis penuh, tapi setengah-setengah,” tegas Syafruddin.
Ia menilai perbedaan perlakuan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kebijakan pendidikan.
PKB Dorong Evaluasi Teknis GratisPol
Syafruddin menegaskan, jika program GratisPol ingin benar-benar adil, maka seluruh mahasiswa ber-KTP Kaltim seharusnya mendapatkan hak yang sama, tanpa dibatasi oleh kerja sama antar institusi pendidikan.
PKB Kaltim berharap evaluasi ke depan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, termasuk pada aspek teknis pelaksanaan yang saat ini ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Evaluasi ini penting supaya GratisPol benar-benar tepat sasaran, adil, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
PKB menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (pra)
