Syafruddin bahkan mengungkapkan contoh kasus yang ia alami secara pribadi.

Anak kandungnya yang berasal dari keluarga mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat GratisPol.

“Anak saya sendiri sampai protes karena UKT-nya sudah dibayarkan. Masa anak anggota DPR RI ikut GratisPol juga? Ini kan menunjukkan programnya menyasar semua tanpa melihat kondisi ekonomi,” katanya.

Ia menilai kejadian tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme penyaringan penerima manfaat GratisPol masih lemah dan perlu diperbaiki secara sistematis.

Mahasiswa Kaltim di Luar Daerah Dinilai Tidak Adil

Selain soal sasaran penerima, PKB Kaltim juga menyoroti penerapan GratisPol bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Saat ini, program GratisPol hanya berlaku penuh bagi perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Akibatnya, tidak semua mahasiswa ber-KTP Kaltim mendapatkan manfaat yang sama.

“Anak-anak Kaltim yang kuliah di luar daerah tidak semuanya tercover. Hanya kampus yang kerja sama saja yang dapat. Kalau begitu, itu bukan gratis penuh, tapi setengah-setengah,” tegas Syafruddin.