JATAM Kaltim menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, di antaranya:

1. KPK diminta mengusut jaringan mafia IUP di Kalimantan Timur tanpa pandang bulu.
2. Penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyasar aktor utama dalam jejaring kekuasaan dan bisnis tambang.
3. Pemerintah diminta melakukan audit total seluruh IUP di Kalimantan Timur yang diduga bermasalah atau lahir dari praktik korupsi.

Sorotan Krisis Lingkungan Kaltim

JATAM Kaltim juga menyoroti kondisi Kalimantan Timur yang dinilai semakin terdampak krisis ekologis akibat aktivitas pertambangan yang masif.

Mereka menilai, tanpa pembenahan serius dalam tata kelola izin tambang, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut dan berdampak lintas generasi.

“Ketika hukum tidak mampu memberikan keadilan ekologis, maka yang tersisa hanya impunitas bagi mafia tambang dan penderitaan masyarakat,” tegas Mustari. (pra)