Karena itu, perhatian serius pemerintah terhadap kemudahan perizinan dan kepastian tata ruang menjadi kunci keberhasilan program ini.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan respons tegas dan membuka lebar pintu investasi bagi para pengembang properti.

"Luas Samarinda itu setara Jakarta, sekitar 716 km². Land property masih luas, banyak ruang yang bisa dikembangkan. Saya ajak pengusaha properti jangan ragu berinvestasi. Bahkan, lahan milik Pemkot dekat Hotel Mercure bisa dipakai kerja sama, ungkap Andi Harun.

Andi Harun juga menyinggung persoalan klasik yang selama ini menghambat pengembang properti di Samarinda, yakni zonasi tata ruang. 

Ia mengklaim sudah membenahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tak lagi jadi batu sandungan.

"Dulu banyak lahan tak masuk zona perumahan. Kredit macet, rumah tak bisa dijual. Sekarang semua pengembang yang urus RTRW, saya pastikan tanpa biaya. Kalau ada yang main-main, laporkan, saya jewer," lanjutnya.

Tak hanya menyasar regulasi, Andi Harun juga menyinggung tantangan domestik dan global yang dihadapi sektor properti. 

Ia menyebut kebijakan baru seperti pengganti IMB, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), justru menyulitkan pelaku usaha.

"IMB ganti PBG katanya untuk mempermudah, kenyataannya tambah rumit. Proses panjang, biaya tinggi, bukan di pemerintahnya, tapi di konsultan. Paradigma baru properti ekonomi harusnya jadi trigger pertumbuhan. Tapi itu mustahil kalau regulasi masih ruwet dan membingungkan," jelas Andi Harun.