Selain jalur sungai, DPRD Kaltim juga memimnta segera penutupan jalur darat di sekitar jembatan untuk mengantisipasi risiko lebih lanjut.
"Kita tidak ingin menunggu sampai ada korban jiwa. Makanya kita ambil tindakan cepat," tegasnya.
Lebih lanjut, Husni juga menyoroti bahwa pengelolaan keselamatan sungai seharusnya diberikan kepada perusahaan yang lebih kompeten.
"Saat ini, kita punya perusahaan daerah yang lebih mumpuni. Kenapa kita tidak manfaatkan? PTKT MBS, misalnya, sudah punya pengalaman di bidang ini," katanya.
Ia nilai, perusahaan daerah harus diberikan peran lebih besar dalam pengelolaan keselamatan maritim di Kaltim.
"Daripada terus mengandalkan pihak yang sudah terbukti gagal, lebih baik kita gunakan tenaga lokal yang lebih profesional," lanjutnya.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan sungai di Samarinda.
"Jangan sampai kita hanya ribut sekarang, lalu nanti lupa lagi. Ini harus jadi pelajaran," ujar Husni.
Ia meminta agar pemerintah provinsi, DPRD, dan seluruh instansi terkait duduk bersama mencari solusi permanen.
"Kita tidak bisa terus-menerus menambal masalah. Harus ada sistem baru yang lebih efektif," katanya.
Keselamatan Jembatan Mahakam kini menjadi prioritas utama. DPRD Kaltim memastikan bahwa kasus ini tidak akan berakhir tanpa tindakan nyata.
"Kalau sampai tidak ada langkah konkret, jangan salahkan kami kalau nanti ada langkah hukum yang lebih keras," pungkas Husni.
