ARUSBAWAH.CO – Insiden kapal tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam kembali terjadi pekan lalu.
Tabrakan itu bukan yang pertama, berdasarkan catatan pihak DPRD Kaltim, sudah terjadi hingga 22 kali.
Saat diwawancara redaksi Arusbawah.co Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim, mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus segera dievaluasi.
Politisi partai Golkar itu bahkan merekomendasikan pemecatan sejumlah pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya termasuk para pimpinan KSOP dan Pelindo serta pihak terkait wajib dicopot .
"Kita sudah berkali-kali mengingatkan soal ini. Tapi tetap saja terjadi. Bahkan, dalam satu hari saja bisa ada empat kali insiden tabrakan. Ini bukti nyata bahwa ada kelalaian besar dari instansi," ujar Husni, pada Kamis (27/02/2025)
Husni bilang, bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda dan Pelindo IV Samarinda sebagai pengelola jasa maritim harus bertanggung jawab penuh.
DPRD Kaltim mendesak agar pimpinan dan semua pihak yang terkait dari dua institusi itu harus dicopot dari jabatannya.
"KSOP dan Pelindo ini tugasnya memastikan kapal berjalan aman. Tapi lihat hasilnya, mereka gagal total. Saya merekomendasikan agar kepala KSOP, kepala Pelindo, Kasilala, dan seluruh pejabat yang terkait dipecat. Mereka tidak becus bekerja," tegasnya.
Jembatan Mahakam merupakan infrastruktur vital di Samarinda.
Setiap insiden tabrakan tongkang menimbulkan risiko besar bagi konstruksi jembatan.
Namun, pengawasan di jalur sungai dinilai lemah.
Menurut Husni, Pelindo yang seharusnya bertugas memandu kapal untuk tidak menabrak pilar justru tidak mampu menjalankan tugasnya.
"Pelindo ini sudah jadi subholding bagi kapal tunda dan jasa maritim. Artinya, mereka punya kewenangan dan fasilitas. Tapi kenapa sampai 22 kali kejadian seperti ini bisa terjadi? Ini bukan kelalaian biasa, ini sudah keterlaluan," lanjutnya.
Ayub, sapaan akrabnya juga menyebut bahwa dana sebesar Rp35 miliar telah dikeluarkan untuk pembangunan fender (pelindung pilar jembatan).
Namun, fender tersebut masih rusak dan belum optimal melindungi jembatan.
"Uang besar sudah keluar. Tapi tetap saja pilar jembatan ditabrak. Ini artinya ada yang salah dalam sistem pengawasan dan operasional di lapangan," ujarnya.
DPRD Kaltim tidak hanya berhenti pada rekomendasi pemecatan.
Mereka juga akan bersurat ke Kementerian Perhubungan agar menindaklanjuti masalah ini secara serius.
"Ini bukan lagi masalah daerah, ini sudah menyangkut keselamatan publik. Kita akan bersurat ke kementerian. Kalau tidak ada tindakan, kita akan lapor ke kepolisian," tegas Husni.
Selain jalur hukum, DPRD Kaltim juga akan membawa kasus ini ke ranah pengadilan.
Mereka akan menggunakan mekanisme gugatan crash accident untuk membuktikan adanya kelalaian fatal dari pihak yang bertanggung jawab.
"Kita tidak main-main. Ini sudah merugikan masyarakat dan membahayakan banyak orang. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama," ujarnya.
Salah satu langkah konkret sementara yang diajukan DPRD Kaltim adalah menutup jalur sungai hingga pengamanan diperbaiki.
"Kita sudah rekomendasikan penutupan jalur sungai sementara. Tapi nyatanya, KSOP tetap membiarkan kapal melintas. Ini jelas pelanggaran," ungkap Husni.
Menurutnya, tanpa adanya fender yang berfungsi dengan baik, setiap kapal yang melintas membawa risiko besar.
"Kita tidak bisa menjamin keamanan jembatan kalau situasinya begini terus. Maka dari itu, kita paksa KSOP dan Pelindo untuk menutup jalur sungai sampai ada solusi nyata," ujarnya.
Selain jalur sungai, DPRD Kaltim juga memimnta segera penutupan jalur darat di sekitar jembatan untuk mengantisipasi risiko lebih lanjut.
"Kita tidak ingin menunggu sampai ada korban jiwa. Makanya kita ambil tindakan cepat," tegasnya.
Lebih lanjut, Husni juga menyoroti bahwa pengelolaan keselamatan sungai seharusnya diberikan kepada perusahaan yang lebih kompeten.
"Saat ini, kita punya perusahaan daerah yang lebih mumpuni. Kenapa kita tidak manfaatkan? PTKT MBS, misalnya, sudah punya pengalaman di bidang ini," katanya.
Ia nilai, perusahaan daerah harus diberikan peran lebih besar dalam pengelolaan keselamatan maritim di Kaltim.
"Daripada terus mengandalkan pihak yang sudah terbukti gagal, lebih baik kita gunakan tenaga lokal yang lebih profesional," lanjutnya.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan sungai di Samarinda.
"Jangan sampai kita hanya ribut sekarang, lalu nanti lupa lagi. Ini harus jadi pelajaran," ujar Husni.
Ia meminta agar pemerintah provinsi, DPRD, dan seluruh instansi terkait duduk bersama mencari solusi permanen.
"Kita tidak bisa terus-menerus menambal masalah. Harus ada sistem baru yang lebih efektif," katanya.
Keselamatan Jembatan Mahakam kini menjadi prioritas utama. DPRD Kaltim memastikan bahwa kasus ini tidak akan berakhir tanpa tindakan nyata.
"Kalau sampai tidak ada langkah konkret, jangan salahkan kami kalau nanti ada langkah hukum yang lebih keras," pungkas Husni.
