Ayub, sapaan akrabnya juga menyebut bahwa dana sebesar Rp35 miliar telah dikeluarkan untuk pembangunan fender (pelindung pilar jembatan).

Namun, fender tersebut masih rusak dan belum optimal melindungi jembatan.

"Uang besar sudah keluar. Tapi tetap saja pilar jembatan ditabrak. Ini artinya ada yang salah dalam sistem pengawasan dan operasional di lapangan," ujarnya.

DPRD Kaltim tidak hanya berhenti pada rekomendasi pemecatan.

Mereka juga akan bersurat ke Kementerian Perhubungan agar menindaklanjuti masalah ini secara serius.

"Ini bukan lagi masalah daerah, ini sudah menyangkut keselamatan publik. Kita akan bersurat ke kementerian. Kalau tidak ada tindakan, kita akan lapor ke kepolisian," tegas Husni.

Selain jalur hukum, DPRD Kaltim juga akan membawa kasus ini ke ranah pengadilan.

Mereka akan menggunakan mekanisme gugatan crash accident untuk membuktikan adanya kelalaian fatal dari pihak yang bertanggung jawab.

"Kita tidak main-main. Ini sudah merugikan masyarakat dan membahayakan banyak orang. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama," ujarnya.

Salah satu langkah konkret sementara yang diajukan DPRD Kaltim adalah menutup jalur sungai hingga pengamanan diperbaiki.

"Kita sudah rekomendasikan penutupan jalur sungai sementara. Tapi nyatanya, KSOP tetap membiarkan kapal melintas. Ini jelas pelanggaran," ungkap Husni.

Menurutnya, tanpa adanya fender yang berfungsi dengan baik, setiap kapal yang melintas membawa risiko besar.

"Kita tidak bisa menjamin keamanan jembatan kalau situasinya begini terus. Maka dari itu, kita paksa KSOP dan Pelindo untuk menutup jalur sungai sampai ada solusi nyata," ujarnya.