ARUSBAWAH.CO - Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan kondisi jalan rusak terpanjang di Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari Ditjen Bina Marga tahun 2025, provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan total panjang jalan nasional yang mengalami kerusakan mencapai 186,20 kilometer.

Data tersebut mencakup kondisi jalan nasional dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat, dan tidak termasuk jalan provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani, mengingat perannya sebagai wilayah strategis, termasuk sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Daftar 10 Provinsi dengan Jalan Rusak Terpanjang

Dalam data terbaru dari Ditjen Bina Marga tahun 2025 tersebut, Kalimantan Timur berada tepat di bawah Kalimantan Tengah yang menduduki posisi pertama.

Berikut daftar lengkap 10 provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia:

1. Kalimantan Tengah – 191,56 km
2. Kalimantan Timur – 186,20 km
3. Papua Barat – 172,76 km
4. Papua Pegunungan – 165,92 km
5. Sumatera Barat – 117,98 km
6. Papua – 107,67 km
7. Sumatera Utara – 106,10 km
8. Aceh – 85,73 km
9. Nusa Tenggara Timur (NTT) – 84,30 km
10. Lampung – 81,12 km

Dampak Jalan Rusak terhadap Aktivitas Ekonomi

Tingginya angka jalan rusak di Kalimantan Timur berpotensi menghambat berbagai aktivitas, mulai dari distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Jalan yang rusak juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan kendaraan.

Sebagai daerah dengan aktivitas industri yang tinggi, seperti pertambangan dan perkebunan, kondisi jalan yang tidak optimal dapat memperbesar biaya operasional dan menurunkan efisiensi distribusi barang.

Perlu Percepatan Perbaikan Infrastruktur

Dengan posisi strategis Kalimantan Timur, terutama setelah ditetapkannya sebagai wilayah penyangga IKN, perbaikan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak.

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional guna mendukung konektivitas antarwilayah.

Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan jalan rusak secara menyeluruh sehingga mobilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

(shi)