Ia juga menambahkan bahwa izin crossing, underpass, maupun conveyor tidak melalui Biro Hukum, sehingga pihaknya tidak memiliki dokumen-dokumen itu.

“Kalau bisa ada nomor surat lengkapnya. Yang diminta ini tahunnya juga lama, 2013, jadi perlu waktu untuk pencarian,” jelasnya.

Suparmi membuka kemungkinan dokumen tersebut ada, tapi salah penomoran atau pencatatan yang diberikan oleh JATAM. 

“Kalau SK tidak pernah bulat angkanya. Tapi nanti kita cari pelan-pelan. Identifikasi dulu tim-timnya. Itu nomornya keliru,” tutup Suparmi.

(wan)