“Harusnya kasih ruang yang lebih luas untuk pelaku ekonomi lain. Katanya pemberdayaan ekonomi rakyat,” ucapnya.

Ia meminta agar pengelola Harum Resort membuka secara transparan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan barang atau jasa dalam kegiatan tersebut.

Jika memang melibatkan UMKM, menurutnya, hal itu harus dijelaskan secara rinci ke publik.

Desakan Buka Data Keterlibatan UMKM

“Kalau memang benar dia gandeng UMKM, tampilkan. Misalnya ambil dari Samboja, Loa Janan, atau Samarinda Seberang. Jangan main kucing-kucingan. Harus clear,” tegasnya.

Purwadi menilai, praktik seperti ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut contoh kepemimpinan.

Ia khawatir, jika dibiarkan, hal serupa akan ditiru oleh kepala dinas dan pejabat lain di lingkungan pemerintahan.

“Ini jadi contoh yang tidak baik. Kayak jeruk makan jeruk. Kalau pejabat kita mentalnya mental proyek dan urusannya cuan terus, ya problem bangsa ini enggak pernah selesai,” pungkasnya.

(wan)