ARUSBAWAH.CO - 'Jangan Gubernur itu mentalnya mental-mental proyek.'
Pernyataan itu dilontarkan Akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, saat menanggapi dugaan salah satu resort milik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, yang ikut menikmati pengadaan melalui penunjukan langsung dari APBD Kaltim.
Hal itu disampaikan Purwadi saat dihubungi wartawan Arusbawah.co, Minggu (5/4/2026).
Ia mengkritik praktik yang dinilai berpotensi menabrak etika kepemimpinan, terutama ketika seorang kepala daerah juga memiliki kepentingan bisnis yang bersinggungan dengan anggaran publik.
Data SIRUP Ungkap Tiga Paket Tagihan di Harum Resort
Dari penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dapat diakses publik melalui situs resmi sirup.inaproc.id, tercatat sejumlah paket kegiatan Pemprov Kaltim yang digelar di Harum Resort, Balikpapan.
Harum Resort sendiri diketahui merupakan restoran sekaligus tempat tetirah yang berada di kawasan pesisir pantai dan disebut sebagai milik Gubernur Rudy Mas’ud.
Dalam SIRUP, tercatat sedikitnya tiga paket tagihan kepada Pemprov Kaltim yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi tersebut.
Rincian Tagihan Kegiatan di Harum Resort
Pertama, tagihan natura pada Harum Resort untuk kegiatan tanggal 3 hingga 5 Januari 2026 senilai Rp48 juta dengan skema pengadaan langsung.
Kedua, tagihan jamuan tamu Gubernur Kaltim pada 1 hingga 3 Januari 2026 senilai Rp48 juta
Ketiga, tagihan belanja souvenir atau cinderamata berupa makanan khas Kaltim dalam rangka kunjungan kerja Menteri ESDM RI beserta rombongan pada 12 Januari 2026 senilai Rp48 juta.
Seluruh kegiatan itu tercatat berlangsung di Harum Resort.
Kritik Etika Kepemimpinan dan Potensi Konflik Kepentingan
“Pemimpin kok kasih contoh perusahaan dapat duit APBD Kaltim? Gimana kepala dinasnya?” kata Purwadi.
Menurutnya, kondisi seperti ini mencerminkan kaburnya batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.
Ia menilai, ketika seorang pengusaha merangkap sebagai penguasa, potensi konflik kepentingan hampir tidak bisa dihindari.
“Pengusaha jadi penguasa ya akhirnya begitu. Ketika pengusaha sekaligus birokrat ya begitu jadinya. Jangan Gubernur itu mentalnya mental-mental proyek,” tegasnya.
Purwadi juga menyoroti pernyataan Gubernur yang selama ini menyebut kepemimpinannya sebagai bentuk “mewakafkan diri” untuk masyarakat Kaltim.
Menurut dia, narasi tersebut bertolak belakang dengan temuan data pengadaan.
“Ya, resiko jadi pejabat publik, jangan membawa-bawa konflik kepentingan dengan bisnis yang dia miliki,” ujarnya.
Dampak ke UMKM dan Desakan Transparansi
Lebih jauh, Purwadi juga mengingatkan dampak terhadap pelaku usaha kecil.
Ia menilai praktik pengadaan seperti ini berpotensi mematikan ruang bagi UMKM yang seharusnya bisa dilibatkan langsung dalam kegiatan pemerintah, seperti pengadaan cinderamata atau konsumsi.
“Harusnya kasih ruang yang lebih luas untuk pelaku ekonomi lain. Katanya pemberdayaan ekonomi rakyat,” ucapnya.
Ia meminta agar pengelola Harum Resort membuka secara transparan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan barang atau jasa dalam kegiatan tersebut.
Jika memang melibatkan UMKM, menurutnya, hal itu harus dijelaskan secara rinci ke publik.
Desakan Buka Data Keterlibatan UMKM
“Kalau memang benar dia gandeng UMKM, tampilkan. Misalnya ambil dari Samboja, Loa Janan, atau Samarinda Seberang. Jangan main kucing-kucingan. Harus clear,” tegasnya.
Purwadi menilai, praktik seperti ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut contoh kepemimpinan.
Ia khawatir, jika dibiarkan, hal serupa akan ditiru oleh kepala dinas dan pejabat lain di lingkungan pemerintahan.
“Ini jadi contoh yang tidak baik. Kayak jeruk makan jeruk. Kalau pejabat kita mentalnya mental proyek dan urusannya cuan terus, ya problem bangsa ini enggak pernah selesai,” pungkasnya.
(wan)
