Seluruh kegiatan itu tercatat berlangsung di Harum Resort.

Kritik Etika Kepemimpinan dan Potensi Konflik Kepentingan

“Pemimpin kok kasih contoh perusahaan dapat duit APBD Kaltim? Gimana kepala dinasnya?” kata Purwadi.

Menurutnya, kondisi seperti ini mencerminkan kaburnya batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

Ia menilai, ketika seorang pengusaha merangkap sebagai penguasa, potensi konflik kepentingan hampir tidak bisa dihindari.

“Pengusaha jadi penguasa ya akhirnya begitu. Ketika pengusaha sekaligus birokrat ya begitu jadinya. Jangan Gubernur itu mentalnya mental-mental proyek,” tegasnya.

Purwadi juga menyoroti pernyataan Gubernur yang selama ini menyebut kepemimpinannya sebagai bentuk “mewakafkan diri” untuk masyarakat Kaltim.

Menurut dia, narasi tersebut bertolak belakang dengan temuan data pengadaan.

“Ya, resiko jadi pejabat publik, jangan membawa-bawa konflik kepentingan dengan bisnis yang dia miliki,” ujarnya.

Dampak ke UMKM dan Desakan Transparansi

Lebih jauh, Purwadi juga mengingatkan dampak terhadap pelaku usaha kecil.

Ia menilai praktik pengadaan seperti ini berpotensi mematikan ruang bagi UMKM yang seharusnya bisa dilibatkan langsung dalam kegiatan pemerintah, seperti pengadaan cinderamata atau konsumsi.