Pengawasan dinilai harus dilakukan secara rutin dan terencana, bukan hanya setelah terjadi kasus.

Deni mengusulkan adanya pemeriksaan berkala setidaknya setiap bulan guna memastikan kondisi infrastruktur tetap aman. 

Selain itu, ia mendorong peningkatan patroli yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Dinas Perhubungan diharapkan lebih aktif dalam memantau kondisi penerangan jalan umum, sementara Dinas PUPR diminta memastikan keamanan konstruksi infrastruktur. 

Keterlibatan Satpol PP juga dinilai penting dalam menjaga aset daerah dari potensi pencurian.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam mencegah kerugian yang terus berulang. 

Tanpa kerja sama yang jelas, pengamanan fasilitas publik akan sulit berjalan efektif.

“Kalau tidak ada kontrol yang jelas, kasus seperti ini akan terus terulang. Ini bukan hanya soal kabel, tapi soal kehadiran negara dalam melindungi fasilitas publik,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa lemahnya pengawasan membuat pencurian infrastruktur terus berulang dan menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi fasilitas publik. (adv/naa)