Teknisnya, perusahaan akan membantu pembiayaan, sementara Pemprov Kalsel melalui Disdikbud yang menyeleksi siswanya. 

Di program kedua ini, target penerima adalah 500 orang. 

DKI Jakarta (KJMU)

Provinsi dengan APBD terbesar se Indonesia ini, dikenal sudah memiliki program pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan melalui KJP Plus dan KJMU. 

KJP Plus untuk SD/ SMP/SMA/sederajat 

KJMU (Karta Jakarta Mahasiswa Unggul) untuk level kuliah 

Besaran bantuan ini yakni Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester.

Dana yang diterima nantinya bisa digunakan mahasiswa untuk keperluan bayar UKT dan biaya pendukung personal.

Total anggaran keduanya untuk 2025 adalah Rp 3,3 Triliun

Jika dibandingkan dari beberapa provinsi yang anggarakan APBD untuk pembiayaan bantuan pendidikan jenjang sarjana, Kaltim menonjol dalam kuota dan jangkauan beasiswa S1, diikuti dukungan S2-S3 dan mahasiswa di luar daerah/luar negeri.

Jakarta memang unggul dari sisi nominal total anggaran, namun dana ini tersebar untuk semua jenjang pendidikan, bukan hanya sarjana.

Sementara untuk provinsi lain seperti Maluku Utara, Kalteng, Banten, dan Kalsel terlihat lebih terbatas baik dari segi kuota maupun nilai bantuan per mahasiswa.

(Data diolah oleh tim riset Arusbawah.co)

Diskusi Publik 

Sehubungan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Arusbawah.co, media online berbasis di Samarinda, Kaltim ini akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pendidikan.

Agenda itu juga sebagai ucapan rasa syukur atas perjalanan empat tahun media online Arusbawah.co dalam menyajikan karya jurnalistik dan informasi publik mengedepankan data dan public interest.

Sebagai informasi, Arusbawah.co kini telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers, dan dalam rangkaian perayaannya, akan menyelenggarakan kegiatan Syukuran, Pameran Karya Jurnalistik, serta Diskusi Publik bertema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan, Supaya Baik Jalannya”.

Kegiatan ini, akan digelar di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis 20 November 2025.

Dalam agenda diskusi, akan menghadirkan pemangku kepentingan, pihak Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Non-Governmental Organization, hingga pihak BEM Kampus.

(pra)