"Potensi pariwisata Samarinda sebenarnya besar, tetapi belum dikelola secara maksimal. Karena itu kami akan mendorong pemisahan dinas dan meminta pemerintah kota meninjau kembali alokasi anggaran untuk sektor pariwisata," tegas Iswandi.

Temuan BPK Didominasi Persoalan Administrasi

Selain mengevaluasi anggaran dan kelembagaan, Komisi II DPRD Samarinda turut membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil pembahasan, mayoritas temuan terhadap Disporapar berkaitan dengan aspek administrasi dan telah mulai ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah tersebut.

Iswandi berharap usulan pembentukan dinas tersendiri yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda.

Menurutnya, kelembagaan yang lebih fokus akan mempercepat pengembangan destinasi wisata, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD Kota Samarinda.

(adv)