Selain menyoroti struktur kelembagaan, Komisi II DPRD Samarinda juga menilai dukungan anggaran terhadap sektor pariwisata masih belum sebanding dengan target pengembangannya.

Menurut Iswandi, Pemerintah Kota Samarinda telah membangun berbagai destinasi wisata.

Namun, anggaran yang dialokasikan kepada perangkat daerah pengelolanya dinilai masih relatif kecil sehingga ruang gerak untuk mengembangkan sektor tersebut menjadi terbatas.

"Pemerintah kota mendorong pariwisata, membangun berbagai destinasi, tetapi anggaran dinasnya justru sangat kecil. Ini tentu harus menjadi perhatian," katanya.
Meski demikian, kinerja pendapatan sektor tersebut menunjukkan perkembangan positif.

Hingga pertengahan 2026, realisasi PAD yang dikelola Disporapar telah mencapai sekitar Rp750 juta, atau lebih dari 50 persen dari target tahunan sebesar Rp1,4 miliar.

Aset Olahraga Belum Dikelola Optimal

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menyoroti masih adanya aset olahraga milik Pemerintah Kota Samarinda yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu penyebabnya adalah proses serah terima aset dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.

Akibatnya, sejumlah fasilitas, termasuk kawasan Stadion Segiri beserta deretan ruko penunjangnya, belum bisa dikelola secara optimal untuk memberikan nilai ekonomi bagi daerah.