Meski begitu, secara umum realisasi PAD dinilai masih berada pada jalur yang sesuai target.

Dari target sekitar Rp1,2 triliun pada 2026, realisasi hingga akhir Triwulan II telah mendekati separuh dari target tahunan.

"Secara keseluruhan masih on the track. Memang ada beberapa pos yang realisasinya sudah tinggi dan ada yang masih rendah, tetapi secara umum masih sesuai target," jelasnya.

Komisi II DPRD Samarinda memastikan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah akan terus berlanjut.

Setelah memastikan dividen dari PT BPR Bank Samarinda telah disetorkan ke kas daerah, DPRD berencana memanggil Perumda Varian Niaga untuk mengevaluasi kontribusi perusahaan daerah tersebut terhadap PAD.

Melalui rangkaian evaluasi itu, DPRD berharap Pemerintah Kota Samarinda mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK tepat waktu, serta mengoptimalkan berbagai potensi PAD untuk mendukung pembangunan di Kota Samarinda. (adv)