ARUSBAWAH.CO - Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Iswandi, menilai RT berpotensi menjadi kekuatan politik dalam pelaksanaan program Probebaya.
Namun, menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada arah kepemimpinan dan dampak nyata program bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Probebaya Tanpa AH, Bisa?" yang dilaksanakan pada 15 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Iswandi menanggapi anggapan yang berkembang terkait kemungkinan program berbasis RT itu dimanfaatkan sebagai mesin politik dalam dinamika kepemimpinan daerah.
Potensi Ada, Tapi Tidak Bersifat Otomatis
Menurutnya, potensi tersebut bisa saja terjadi, tetapi tidak bersifat otomatis.
Semuanya kembali pada bagaimana program dijalankan dan apakah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di tingkat paling bawah.
“Kembali lagi ke situ, apakah RT bisa jadi mesin politik? Bisa sekali. Tapi ada juga yang membuat itu nanti tidak bisa dilakukan. Kenapa? Kalau pemimpinnya bawa benar, program ini sudah bagus, berdampak langsung terhadap masyarakat mikro RT tadi, pasti mereka mendukung, sah-sah saja,” ujarnya.
Iswandi menjelaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemimpin merupakan sesuatu yang wajar apabila program yang dijalankan memang dirasakan manfaatnya secara langsung.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan Probebaya tetap difokuskan pada tujuan awalnya, yakni pemberdayaan masyarakat.
Dorong Tata Kelola dan Pemetaan Berbasis Data
Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota memastikan tata kelola program berjalan dengan baik, transparan, dan berbasis kebutuhan wilayah.
Ia memberikan saran, agar dalam pelaksanaan ke depan, Probebaya juga bisa memperhatikan soal klaster wilayah, sehingga bisa saja antara wilayah yang satu dan yang lainnya ada penanganan berbeda dalam hal anggaran Probebaya.
“Yang terpenting itu pemerintah kota melalui tim OPD lainnya, kita punya duit, ini sudah jelas program Rp 100 juta. Coba diklaster dulu RT dan wilayah, coba lihat data tadi yang ditampilkan, coba perhatikan yang banyak menyerap Sungai Kunjang, Sungai Pinang, pinggiran,” katanya.
Ia menilai pendekatan klasterisasi perlu dilakukan agar pembiayaan lebih terarah dan tidak sekadar dibagi secara merata tanpa melihat kebutuhan riil masing-masing wilayah.
Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Respons atas Dugaan “Mesin Politik”
Pernyataan mengenai potensi “mesin politik” itu muncul sebagai respons atas anggapan publik tentang bagaimana pemerintah yang akan melanjutkan program Probebaya ke depan.
Dugaan bahwa program tersebut bisa menjadi mesin politik, menurutnya, perlu dimitigasi sejak awal melalui penguatan sistem dan transparansi pelaksanaan.
Ia menegaskan bahwa program tersebut seharusnya benar-benar digunakan oleh pemerintah kota untuk pemberdayaan masyarakat tanpa ada kesan bahwa RT menjadi bagian dari mesin politik.
Jika program dijalankan secara benar dan berdampak langsung pada masyarakat, kata dia, maka dukungan yang muncul dari tingkat RT merupakan konsekuensi logis dari kinerja, bukan hasil mobilisasi politik.
Probebaya Merupakan Program Resmi Pemkot Samarinda
Sebagai informasi, Probebaya merupakan program resmi Pemerintah Kota Samarinda yang digagas pada masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Program ini menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah kota dalam mendorong pembangunan berbasis lingkungan RT.
Probebaya menyalurkan anggaran langsung ke tingkat RT untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pendanaannya bersumber dari APBD Kota Samarinda dan pelaksanaannya melibatkan RT, kelurahan, serta pengawasan dari perangkat daerah (OPD).
Selama ini, program tersebut diposisikan sebagai instrumen kebijakan daerah untuk mendekatkan pembangunan hingga ke level paling bawah, yakni lingkungan RT.
Karena itu, diamini Iswandi, secara administratif dan kebijakan, Probebaya merupakan program Pemerintah Kota Samarinda, bukan program partai politik maupun kelompok tertentu. (son)
