Inspektorat Tunggu Audit BPK

Terkait dugaan persoalan lain dalam pengadaan mobil tersebut, Inspektorat memilih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim.

Saat ini BPK diketahui sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, termasuk seluruh kegiatan pengadaan.

“BPK sedang melakukan audit sekarang. Semua kegiatan 2025 diperiksa,” kata Irfan.

Ia mengatakan Inspektorat biasanya baru akan masuk melakukan tindak lanjut jika ada temuan dari BPK.

“Nanti kita lihat kesimpulan BPK seperti apa. Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, biasanya Inspektorat akan masuk,” ujarnya.

Hasil audit BPK tersebut diperkirakan akan keluar pada akhir April mendatang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Inspektorat Pertanyakan Mengapa Dealer Tidak Mau Bertransaksi Langsung

Selain itu, Irfan juga mengaku heran dengan informasi bahwa dealer Range Rover tidak mau bertransaksi langsung dengan Pemprov Kaltim sehingga pengadaan dilakukan melalui pihak ketiga.

“Kalau memang benar distributor tidak mau langsung berhubungan dengan pemerintah, itu juga perlu dipastikan kenapa,” katanya.

Ia mengaku belum mengetahui alasan pasti mengapa dealer kendaraan mewah tersebut tidak bertransaksi langsung dengan pemerintah daerah.

“Kenapa dealer tidak mau langsung berhubungan dengan pemerintah, itu yang perlu kita pastikan,” ujarnya.

Karena itu, Inspektorat saat ini masih mengumpulkan berbagai referensi aturan yang bisa menjadi dasar untuk menilai proses pengembalian mobil dinas tersebut.

“Sekarang kita masih mempelajari dulu. Kalau pimpinan membutuhkan, kita siap memberikan saran terkait mekanisme yang paling aman secara administrasi,” demikian kata Irfan.

(wan)