3. Menuntut penghentian segala bentuk arogansi kekuasaan serta pemaksaan kehendak. Para pedagang membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat.
4. Menolak keterlibatan aparat keamanan dalam proses relokasi, karena memperlakukan pedagang seolah pelanggar hukum, padahal usaha mereka legal dan mandiri.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat bersolidaritas mempertahankan Pasar Subuh sebagai ruang hidup ekonomi rakyat yang layak dilindungi.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan yang baik harus melibatkan rakyatnya, bukan menggusur mereka. Pasar Subuh bisa ditata, bisa dibina, tapi jangan dibinasakan,” kata Abdus Salam.
Menanggapi aksi protes itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, turut hadir secara langsung untuk menyerap aspirasi para pedagang Pasar Subuh.
Ia menjelaskan bahwa rencana relokasi pedagang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan kota agar lebih tertib dan teratur.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan tempat baru yang dianggap lebih representatif, yakni di kawasan Pasar Beluluq Lungau.
“Benar itu tanah milik bapak dan ibu, tapi tetap harus mengantongi izin kalau mau digunakan untuk berdagang,” tutup Nurrahmani.
(wan)
Tag
