Ia mengaku menerima informasi bahwa Rudy Mas’ud mendadak memiliki agenda ke Jakarta. Meski demikian, hal itu tetap dianggap mengecewakan karena forum tersebut membahas isu penting terkait arah pembangunan daerah.

“Mungkin karena beliau juga ada jadwal padat dan lain-lain, kita juga enggak tahu. Tapi menurut ketua bidang saya tadi konfirmasinya beliau mendadak ke Jakarta,” ujarnya.

Tak hanya gubernur, HMI juga menyoroti absennya Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Bappeda yang dinilai seharusnya bisa mewakili pemerintah dalam forum tersebut.

“Kalaupun tidak ada gubernur, minimal wakil gubernur. Kalau tidak ada wakil gubernur, ya Sekda. Kalau Sekda enggak ada, minimal Kepala Bappeda,” kata Ashan.

Ia menilai kehadiran unsur-unsur tersebut penting karena seminar membahas langsung arah pembangunan dan penganggaran daerah.

“Sekda adalah TAPD, dia yang membahas anggaran dan arah pembangunan. Perencanaannya di mana? Di Bappeda,” sambungnya.

HMI Singgung Ajakan Dialog Pemerintah

Ashan menegaskan, mahasiswa sebenarnya mencoba menempuh jalur diskusi dan forum ilmiah sesuai ajakan pemerintah, bukan langsung turun ke jalan melakukan demonstrasi.

Karena itu, absennya pemerintah dalam forum yang sudah disiapkan justru dianggap kontradiktif dengan seruan dialog yang selama ini digaungkan.

“Bahwa kalau kita mau menyampaikan aspirasi itu di jalanan, kalau bahasa kerennya anak-anak aktivis itu parlemen jalanan,” ujarnya.

“Nah kalau tidak mampu dengan cara yang begini, ya terpaksa kita demo,” sambungnya.

Ia pun menilai forum seperti seminar pembangunan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengar langsung keresahan masyarakat akar rumput terkait arah pembangunan Kaltim.

Menurut Ashan, seminar tersebut bukan sekadar agenda seremonial mahasiswa, melainkan ruang evaluasi terhadap program pemerintah berdasarkan RPJMD dan RKPD.