Dalam rapat kerja sebelumnya, Hetifah telah menyampaikan sejumlah urgensi penulisan ulang sejarah nasional, yang menurutnya harus menjadi pijakan utama dalam proyek besar ini. 

Beberapa urgensi tersebut di antaranya:

1. Menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris
2. Menjawab tantangan kekinian dan globalisasi
3. Membentuk identitas nasional yang kuat
4. Menegaskan otonomi sejarah
5. Relevansi bagi generasi muda
6. Reinventing Indonesian Identity

Hetifah juga menekankan pentingnya melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penulisan sejarah agar produk akhirnya mencerminkan memori kolektif bangsa, ditulis secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

“Penulisan sejarah nasional ulang ini harus dilakukan secara cermat, tidak tergesa-gesa, dan terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.

Fadli Zon: Sejarah Nasional Perlu Disegarkan Berdasarkan Riset Terbaru

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Samarinda beberapa waktu lalu menyatakan bahwa narasi sejarah Indonesia perlu diperbarui. 

Ia menyebut kali terakhir sejarah nasional ditulis secara resmi adalah pada era Presiden B.J. Habibie, atau sekitar 26 tahun lalu.

“Bahkan sejarah pemilu yang merupakan tonggak demokrasi kita belum pernah ditulis dalam buku sejarah resmi. Kita terakhir menulis pada tahun 1997,” kata Fadli.

Fadli menyatakan bahwa pembaruan sejarah tidak hanya menambahkan bab baru, tetapi juga menyempurnakan narasi lama berdasarkan riset terbaru. 

Salah satu contoh temuan terbaru yang disebutnya adalah situs Bongal di Sumatera Utara, yang menunjukkan pengaruh Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7, jauh lebih awal dari narasi sejarah lama yang menyebut abad ke-13.

“Ini memperkuat apa yang dahulu diyakini oleh Buya Hamka dan para ulama NU. Artinya, narasi sejarah yang kita ajarkan harus mengikuti perkembangan riset ilmiah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menampilkan kisah perjuangan rakyat dari seluruh wilayah Indonesia secara setara.