ARUSBAWAH.CO - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah catatan kritis kepada Kementerian Kebudayaan terkait proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai wartawan Arusbawah.co usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Timur ke-11 di Samarinda, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Hetifah, Komisi X telah menyampaikan seluruh masukan penting dalam rapat kerja sebelumnya bersama Kementerian Kebudayaan.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab saat ini berada di tangan kementerian.
“Kalau kami ya sudah memberikan beberapa catatan-catatan ke Kementerian Kebudayaan. Jadi sekarang ya kita serahkan kembali kepada kementerian. Jadi sepertinya sudah enggak ada masalah deh harusnya. Catatan-catatan itu sudah disampaikan. Semoga ya direspon,” ujar Hetifah saat ditemui langsung.
Hetifah: Kemenbud Sudah Klarifikasi Soal Isu Pemerkosaan Mei 1998
Kemudian, saat ditanya terkait isu pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 yang sempat menjadi polemik dalam narasi sejarah baru, Hetifah menyatakan bahwa hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Kementerian.
“Udah, udah diklarifikasi kok maksudnya apa oleh Kementerian. Jadi apa yang disampaikan tuh tidak seperti yang dianggap,” katanya kepada wartawan.
Meski begitu, Hetifah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada draf resmi dari Kementerian Kebudayaan yang diterima oleh Komisi X DPR.
Ia mengingatkan pentingnya proses penulisan sejarah dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi, agar tidak menimbulkan distorsi.
