Ketika tuntutan sudah diserahkan ke perwakilan rakyat di DPRD, Purwadi menilai semua mata kini mengarah pada unsur pimpinan untuk bisa mengeluarkan interpelasi atau pun angket. 

"Bolanya sudah diterima oleh Karang Paci, tinggal ditendang saja ke Gajah Mada itu (kantor gubernur)," ucapnya. 

"Kan bisa mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tertuang di APBD kan. Jangan sampai ada kebijakan yang sering saya bilang proyek nyelonong kan. Tiba-tiba ada," katanya lagi. 

Dari segi politik di Karang Paci, Purwadi berikan analisanya.

Yakni soal hubungan Hasan dan Rudy yang merupakan saudara kandung, dinilai mengaburkan fungsi utama eksekutif - legislatif. 

"Kakak beradik ini sedang jadi sorotan Kaltim loh. Sudah komunikasinya buruk, komunikasinya rapot merah. Terbakar lagi," katanya. 

Lanjut, ia sampaikan bisa saja ada potensi saling adu pendapat terkait hak angket maupun hak interpelasi antara 3 pimpinan DPRD lainnya dengan Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas'ud.

Ini mengingat ketiga pimpinan disebut sudah tanda tangani Pakta Integritas dalam aksi demo kemarin. 

"Sangat bisa. Mungkin bahkan akan muncul, kalau ketua DPRD yang sekarang dianggap leadership-nya buruk, ya 11 - 12 dengan leadership-nya gubernur, ya diganti. Sangat tidak mungkin kan tidak diganti. Walau pun itu keputusan tertinggi di partai ya. Mudahan partainya cerdas lah ya,".

"Iya, kan 55 orang itu tinggal menyampaikan kepemimpinan Anda selama jadi ketua DPRD tidak mewakili kami. Misalnya gitu. Sangat mungkin begitu, karena kan ada musyarawarah dan voting di DPRD kan. Tinggal kecerdasan anggota DPRD melihatnya seperti apa, kepemimpinan satu tahun ketua DPRD yang sekarang? Mereka yang menentukan dan mereka yang paling paham," pungkas Purwadi. (pra)